APBN Biayai Pembangunan Perguruan Tinggi Islam Rp 9,6 Triliun, Sri Mulyani: Kita Jangan Tidak Mensyukuri Instrumen Sendiri...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk ratusan proyek perguruan tinggi Islam di Indonesia melalui instrumen APBN. Nilai yang digelontorkan pemerintah disebut lebih besar dibanding instrumen pembiayaan dari lembaga keuangan negara atau non negara lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam rentang waktu 2015-2023, pemerintah telah mengucurkan Rp 9,6 triliun untuk 199 proyek perguruan tinggi Islam nasional. Anggaran itu disalurkan melalui berbagai instrumen keuangan.

Nilai anggaran pembiayaan yang disalurkan pemerintah itu lebih besar dari instrumen pembiayaan lembaga internasional Islamic Development Bank (IsDB) dan Saudi Fund for Development (SFD). Tercatat total pembiayaan yang disalurkan nilainya mencapai Rp 7,3 triliun, di mana saat ini pinjaman aktif sebesar Rp 2,75 triliun. Sementara pinjaman yang disalurkan melalui SFD sebesar Rp 2,7 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Pembangunan Menunggu sampai Negaranya Kaya

"Jangan kita tidak mensyukuri instrumen yang kita miliki sendiri. Kita sering terlalu memuja pada instrumen yang dimiliki negara lain," ujar Sri Mulyani, dalam Ground Breaking Kamus III UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Minggu (22/1/2023).

Bendahara negara itu bilang, anggaran triliunan rupiah itu digelontorkan pemerintah demi pembangunan yang dapat mendukung kemajuan bangsa. Ia menenkan, pelaksanaan pembangunan tidak boleh ditunda.

"Pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda, tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya," katanya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur menjadi modal penting bagi kemajuan Indonesia. Apalagi, Indonesia akan menghadapi fenomena bonus demografi yakni terjadi peningkatan penduduk usia produktif.

"Kalau generasi yang masih muda tidak dilakukan investasi pada hari ini masa tua mereka menjadi makin sengsara," katanya.

"Jadi investasi dan pembangunan tidak boleh ditunda, dan instrumen APBN adalah instrumen yang sangat penting," ucap dia.

Baca juga: Sri Mulyani Yakin Pemerintah Mampu Bayar Utang yang Capai Rp 7.734 Triliun