Sekretariat JETP Terbentuk, Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi Siap Direalisasikan

Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte juga mengatakan, Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP, termasuk rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang merefleksikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan yang terpenting untuk mendukung masyarakat terdampak.

"Itulah alasan kita mengatakan 'Just Energy Transition', yakni transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal," ujar Alexia.

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, menekankan Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk melakukan transisi energi, sehingga generasi selanjutnya akan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Kita harus memastikan agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita, dan kita melakukannya dengan cara mengurangi emisi CO2. Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk hal tersebut dan kita perlu bekerja sama karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu menanggung beban ini sendiri," ujar Darmawan.

Adapun struktur tata kelola JETP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu policy layers Indonesia decarbonization task force dan IPG task force, sekretariat JETP, dan pelaksanaan proyek. PT SMI, sebagai country platform, berkoordinasi di tingkat proyek untuk transaction layer. Jenis proyek di bawah JETP mencakup early retirement PLTU, pengembangan PLT energi terbarukan, grid/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi, dan just transition.

PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) selaku manager pendanaan akan bermitra dengan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, MUFG dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lainnya. Penunjukan PT SMI selaku country platform manager telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022.