Sekretariat JETP Terbentuk, Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi Siap Direalisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai tindak lanjut perjanjian pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati oleh pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 lalu, telah terbentuk sekretariat tim kerja JETP, yang siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan output selama enam bulan ke depan yang akan dicapai sekretariat yaitu untuk menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara, memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).

"Sekretariat JETP telah terbentuk dan resmi berkantor di Kementerian ESDM, tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas,” kata Arifin dalam siaran pers, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Pendanaan Transisi Energi JETP Indonesia Harus Sejalan dengan Ambisi Komitmen Iklim

Arifin mengatakan, dengan terbentuknya Sekretariat JETP ini, sebagai lapisan koordinasi tim gugus tugas dan pelaksanaan teknis, diharapkan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian target JETP.

Dia menjelaskan, fungsi dari sekretariat JETP adalah lapisan yang mengkoordinasikan arahan dari tim gugus tugas dan teknis pelaksanaannya, termasuk proyek-proyek JETP dan pembiayaannya.

"Tugas pertama tim gugus tugas adalah untuk mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan," lanjut Arifin.

Baca juga: AS Dukung Peluncuran Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) di Indonesia

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Sekretariat JETP akan beroperasi mulai hari ini Jumat (17/2/2023). Dadan mengatakan, pihaknya akan mulai mengerjakan tugas dan programnya, antara lain pengembangan energi bersih, percepatan pensiun dini PLTU batubara, dan program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung EBT.

"Beberapa kegiatan yang nanti akan menjadi kegiatan utama JETP, yakni pengembangan energi bersih, secara khusus untuk energi terbarukan, percepatan pensiun PLTU batubara, dan membantu peningkatan efisiensi energi,” ujar Dadan.

“Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia, jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini," lanjutnya.

Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte juga mengatakan, Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP, termasuk rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang merefleksikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan yang terpenting untuk mendukung masyarakat terdampak.

"Itulah alasan kita mengatakan 'Just Energy Transition', yakni transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal," ujar Alexia.

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, menekankan Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk melakukan transisi energi, sehingga generasi selanjutnya akan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Kita harus memastikan agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita, dan kita melakukannya dengan cara mengurangi emisi CO2. Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk hal tersebut dan kita perlu bekerja sama karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu menanggung beban ini sendiri," ujar Darmawan.

Adapun struktur tata kelola JETP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu policy layers Indonesia decarbonization task force dan IPG task force, sekretariat JETP, dan pelaksanaan proyek. PT SMI, sebagai country platform, berkoordinasi di tingkat proyek untuk transaction layer. Jenis proyek di bawah JETP mencakup early retirement PLTU, pengembangan PLT energi terbarukan, grid/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi, dan just transition.

PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) selaku manager pendanaan akan bermitra dengan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, MUFG dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lainnya. Penunjukan PT SMI selaku country platform manager telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022.