Pemerintah Sudah Belanja Rp 141,4 Triliun di Januari 2023, Terbanyak Buat Perlindungan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi belanja negara mencapai Rp 141,4 triliun pada Januari 2023. Belanja anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk perlindungan sosial.

Secara rinci, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 83,2 triliun dan serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 58,2 triliun.

"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Januari sudah dibelanjakan Rp 83,2 triliun, ini adalah 3,7 persen dari total pagu belanja pusat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Sri Mulyani: Gaya Hidup Mewah yang Dilakukan oleh Keluarga Jajaran Kemenkeu Bisa Menciptakan Reputasi Negatif

Adapun belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 28,7 triliun, serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 54,5 triliun.

Bendahara negara itu menuturkan, belanja kementerian/lembaga utamanya digunakan untuk percepatan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), serta untuk pengadaan peralatan, gedung, dan sarana prasarana.

Selain itu, untuk pemeliharaan jalan, jaringan, irigasi, dan barang milik negara (BMN), penyaluran bantuan sosial (bansos), serta untuk kegiatan operasianl kementerian/lembaga.

"Sementara belanja non-kementerian/lembaga yang mencapai Rp 54,5 triliun, ini utamanya untuk pembayaran manfaat pensiunan dan penyaluran subsidi non-energi," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, realisasi belanja negara di Januari 2023 itu, turut difokuskan pada belanja terkait kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial yang merupakan bagian dari belanja prioritas pemerintah.

Baca juga: Anak Pejabat Ditjen Pajak Diduga Lakukan Penganiayaan, Sri Mulyani: Kemenkeu Mengecam Tindakan Kekerasan yang Dilakukan

Belanja perlindungan sosial menjadi yang tertinggi yakni realisasinya sebesar Rp 14,6 triliun. Terdiri dari belanja Rp 3,9 triliun melalui anggaran Kementerian Sosial untuk penyaluran bansos bencana dan asistensi penyandang disabilitas.

Selain itu, melalui anggaran Kementerian Agama untuk penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah). Sedangkan sisanya, sebesar Rp 10,7 triliun melalui anggaran belanja non-kementerian lembaga yang digunakan untuk pemberian subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

"(Subsidi KUR) ini adalah cara pemerintah melindungi usaha kecil menengah agar mereka tetap mendapatkan akses dari sisi modal, namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan bunga," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Kemudian, realisasi belanja kesehatan tercatat sebesar Rp 5,3 triliun di Januari 2023. Terdiri dari belanja Rp 4,47 triliun melalui anggaran Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN), serta untuk pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri.

Sedangkan sebesar Rp 870 miliar dari belanja kesehatan digunakan melalui anggaran belanja non-kementerian lembaga untuk pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri.

Di sisi lain, realisasi belanja ketahanan pangan tercatat sekitar Rp 900 miliar di awal tahun 2023. Terdiri dari belanja Kementerian PUPR sebesar Rp 630,8 miliar yang utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi.

Kemudian sebesar Rp 125,4 miliar digunakan Kementerian Pertanian dan Rp 99,4 miliar digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk teknis kegiatan kementerian.

"Kami berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani masalah, terutama harga pangan beras yang diharapkan bisa stabil," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp 50,23 Triliun, Ada Perjalanan Dinas hingga Belanja Barang