Petaninya Sulit Dapat Pupuk Subsidi, Gubernur Sumsel: gara-gara Harus Daftar Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengeluhkan alur pendistribusian pupuk subsidi harus melalui online.

Dia mengatakan, meskipun wilayah Sumatera Selatan mendapatkan jatah stok pupuk yang berlimpah, namun sulit diakses oleh petani lantaran harus mendaftarkan dirinya melalui online lewat e-Alokasi.

Sementara di sisi lain, tidak semua petani di Sumatera Selatan memiliki android.

Baca juga: Petani Masih Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

"Kita mendapatkan kuota pupuk yg berlimpah saat ini. Ada lebih dari 100 persen. Tapi ada kendala juga karena ini digital. Khususnya masyarakat petani. Mereka bisa dapatkan pupuk subsidi setelah mendaftar di e-Alokasi. Ada persoalan di sini, tidak semua pegang android petani itu. Tidak semuanya mendaftarkan dirinya," ujarnya dalam acara Gerakan Nasional Pangendalian Inflasi Pangan Provinsi Sumatera Selatan yang disiarkan virtual, Jumat (24/2/2023).

Lebih lanjut dia menuturkan, dari 250.000 petani yang ditargetkan mendapatkan pupuk subsidi, hanya 200.000 yang mendaftar.

"Oleh karena itu ini perlu didorong karena ini butuh keahlian teknologi," ungkapnya.

Baca juga: Petani Keluhkan Pupuk Subsidi Mahal dan Sulit Didapatkan, Kementan: Harus Terdaftar di Simluhtan

Petani masih saja sulit dapat pupuk subsidi

Sebelumnya, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lumajang Guntur Nugroho juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusurannya mulai dari tahun 2022 yang lalu, tidak sedikit petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Misalnya petani Lumanjang, dari sejak pengajuan subsidi ke pemerintah, petani yang mendapatkan pupuk subisidi hanya mendapat 60-70 persen.

"Awal permasalahan di kabupaten Lumajang, kami baru dapat 60-70 persen dari pengajuan melalui RDKK. Jadi mudah-mudahan pupuk indonesia bisa memberikan 100 persen agar tidak ada polemik lagi," ujar Guntur dalam acara jumpa pers Ombudsman RI secara daring, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Reformasi Pupuk Subsidi

Kemudian, perihal aksi penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Guntur menyebut hal itu disinyalir terjadi pada 99 persen kios di Kabupaten Lumajang. Parahnya lagi, dari permainan harga tersebut pembeliannya dibatasi.

Dia mencontohkan, misal ia meminta kuota subsidi pupuk sebanya 5 kuintal, namun yang diberikan kepada dia hanya setengah. Sementara sisanya dijual kepada pihak lain yang masuk ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Kami temukan diseluruh kios sebanyak 99 persen di Lumajang itu menjual di atas HET, yang membuat mirisnya lagi adalah, di samping kuotanya juga dibatasi oleh mereka," ungkap Guntur.

Kementan buka suara 

Terkait hal itu, Kementerian Pertanian buka suara terhadap keluhan-keluhan tersebut.

Koordinator Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian, Yanti Erma mengatakan, untuk menerima pupuk bersubsidi petani harus masuk atau terdaftar ke sistem informasi manajemen penyuluh pertanian alias Simluhtan.

"Ketika kelompok tani termasuk ke dalam Simluhtan, artinya dibina penyuluh pertanian, maka bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena data eAlokasi datanya dari Simluhtan. Ketika ada di situ, ada kesempatan dapat pupuk bersubsidi," ujar Yanti.

Yanti menjelaskan, jika ada kelompok tani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi maka harus dicek dulu ke Simluhtan lantaran Kementan menarik data untuk pupuk subsidi dari aplikasi tersebut.

"Untuk dapat kartu tani di 2023, harus masuk dulu Simluhtan. Jadi setelah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masuk ke dalam Simluhtan. Kalau sudah menyusun RDKK tapi tidak terdaftar Simluhtan, juga tidak bisa masuk ke dalam aplikasi eAlokasi," jelas Yanti.

Sementara ihwal alur pendaftaran hingga persyaratan yang rumit yang juga dikeluhkan petani menurut dia memang harus dilakukan agar pupuk subsidi bisa tepat sasaran.

"Sepertinya untuk dapat pupuk subsidi rumit, persyaratannya panjang. Kami di sini, Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas penyaluran pupuk subsidi agar sampai ke petani yang berhak. Maka alur-alur itu harus ditempuh dan pada tahapan itu ada dokumen-dokumen yang dapat membuktikan kepada kami petani tersebut berhak mendapatkan," jelasnya.

"Jadi ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ketika petani akan penebusan pupuk subsidi. Bisa KTP, petani harus sampaikan. Itulah yang menjadi dasar kami dalam mengusulkan pembayaran subsidi, memastikan pupuk subsidi sampai kepada yang berhak mendapatkannya," sambung dia.