Hadapi Tantangan Perkelapasawitan Indonesia, Kementan Bersinergi dengan Gapki

Program PSR sendiri menyasar kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (berusia lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah siap diremajakan.

Baca juga: Dongkrak Produktivitas, Kebun Kelapa Sawit Rakyat Bakal Diremajakan

“Pada 2023 ini, Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) telah mendistribusikan target program PSR di 20 provinsi serta 112 kabupaten dan kota,” ucap Andi.

Titik distribusi tersebut, lanjut dia, dipilih dari daerah yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan dinas daerah kabupaten dan kota serta dinas daerah provinsi.

Sementara itu, distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan perusahaan perkebunan berada di 11 provinsi dan 24 kabupaten dan kota.

Sebagai upaya mendorong hal tersebut, Andi mengatakan, program PSR setiap tahun ditargetkan seluas 180.000 ha pada 2023 yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

“(Begitu juga) Gapki harus turut berkontribusi dan bersinergi demi menyukseskan program tersebut. (Dukungan ini bisa dilakukan) dengan mendorong kemitraan perusahan-perusahaan besar dan kelembagaan pekebun rakyat,” imbuhnya.

Baca juga: Mulai Tahun Depan BPDPKS Akan Danai Pekebun Rakyat Bangun Pabrik Mini Pengolahan Minyak Goreng

Langkah strategis Kementan capai PSR

Pada kesempatan tersebut, Andi menjelaskan, Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka akselerasi pencapaian PSR.

“(Pertama), diawali dengan revisi Peraturan Mentan (Permentan) Nomor 03 Tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023,” ucapnya.

Kedua, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan, dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi.

Ketiga, menandatanganani komitmen bersama antara Kementan, khususnya Dirjenbun dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Baca juga: Gelar Rakernas 2023, Kementerian ATR/BPN Luncurkan 7 Layanan Prioritas

“Kami juga menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program PSR melalui Program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK), agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan dengan baik,” jelas Andi.

Semua upaya tersebut, lanjut dia, dilakukan dengan tujuan mendorong program PSR agar dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik.

Andi mengaku optimistis, Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak dalam mengakselerasi kolaborasi semua pihak.

Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi atas kinerja dan capaian Gapki beserta pihak terkait yang luar biasa memberikan komitmen terbaik dan tetap berprestasi pada sektor pertanian, khususnya kelapa sawit Indonesia.

Baca juga: Kronologi Siswi SMP di Jambi Diperkosa dan Dibunuh secara Sadis di Tengah Kebun Kelapa Sawit

“Semoga langkah-langkah yang kami lakukan mendapatkan dukungan dari semua pihak. (Hal ini) agar (bisa) memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat perkebunan kelapa sawit nasional, khususnya bagi pekebun kelapa sawit,” imbuh Andi.

“Mari melangkah dengan semangat, jadilah inspirasi yang mampu memberikan pencerahan. Mari wujudkan kelapa sawit Indonesia maju, mandiri, dan modern,” tambahnya.