Profil Meranti, Kabupaten Kaya Minyak tapi Paling Miskin di Sumatera

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap puluhan orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk di antaranya sang bupati, Muhammad Adil, pada Kamis (6/4/2023) malam.

KPK mengungkapkan, puluhan orang tersebut antara lain terdiri dari pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta. Mereka juga akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

Kabar penangkapan Adil mencuat setelah tersebarnya sejumlah foto dan video yang memperlihatkan beberapa ruangan di Pemkab Meranti yang telah disegel.

Kantor Bupati Kepulauan Meranti digeledah KPK pada Kamis malam sekira pukul 21.00 WIB. Penggeledahan tersebut dilakukan hingga tengah malam.

Para penyidik kemudian menyegel sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati Kepulauan Meranti. Saat kabar penggeledahan beredar, Adil diketahui sudah dibawa ke Pekanbaru. Ia lalu dibawa menggunakan speedboat dari pelabuhan Nur Sahadah, Selatpanjang.

Baca juga: Bupati Meranti yang Ditangkap KPK Pernah Sebut Kemenkeu Isinya Iblis

Meranti paling miskin di Indonesia Barat

Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (7/4/2023), Kabupaten Meranti termasuk dalam deretan 50 daerah paling miskin di Indonesia tingkat kabupaten/kota.

Kepulauan Meranti ada di peringkat ke-44 kabupaten/kota dengan persentase paling banyak penduduk miskinnya.

Yang mana, 50 besar persentase paling miskin didominasi kabupaten/kota dari Papua dan NTT. Padahal, wilayah Meranti adalah salah satu penghasil minyak dan gas besar di Indonesia.

Bahkan di kawasan Indonesia Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah yang paling melarat apabila merujuk pada persentase penduduk miskinnya.

Baca juga: Asal Mula Bupati Meranti Berseteru dengan Kemenkeu

Dengan demikian, Meranti juga merupakan kabupaten paling miskin di Pulau Sumatera. Angka persentase kemiskinan Kepulauan Meranti adalah sebesar 25,68 persen pada tahun 2021.

Persentase kemiskinan Kepulauan Meranti turun tipis menjadi 23,84 persen pada tahun 2022. Sederhananya, dari 100 orang penduduk di kabupaten ini, sebanyak 23 orang di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebagai perbandingan saja, di kawasan Indonesia Barat, angka persentase jumlah orang miskin Kepulauan Meranti berada di bawah Kabupaten Nias Utara yang pada tahun 2022 persentasenya 23,40 persen.

Sebagai informasi saja, garis kemiskinan dibuat oleh pemerintah melalui BPS dengan menghitung jumlah pengeluaran rumah tangganya.

Baca juga: Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?

Pada September 2022, BPS mencatat garis kemiskinan di Indonesia di angka Rp 535.547 per kapita per bulan. Sehingga pengeluaran masyarakat yang kurang dari Rp 17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan.

Artinya penduduk dengan penghasilan di bawah Rp 535.547 per kapita masuk kategori tidak mampu. Komposisinya adalah garis kemiskinan makanan sebesar Rp 397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 138.442 (25,85 persen).