Bupati Meranti yang Ditangkap KPK Pernah Sebut Kemenkeu Isinya Iblis

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap puluhan orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk di antaranya sang bupati, Muhammad Adil, pada Kamis (6/4/2023) malam.

KPK mengungkapkan, puluhan orang tersebut antara lain terdiri dari pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta. Mereka juga akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

Kabar penangkapan Adil mencuat setelah tersebarnya sejumlah foto dan video yang memperlihatkan beberapa ruangan di Pemkab Meranti yang telah disegel.

Kantor Bupati Kepulauan Meranti digeledah KPK pada Kamis malam sekira pukul 21.00 WIB. Penggeledahan tersebut dilakukan hingga tengah malam.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Ketua KPK Firli Bahuri?

Para penyidik kemudian menyegel sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati Kepulauan Meranti. Saat kabar penggeledahan beredar, Adil diketahui sudah dibawa ke Pekanbaru. Ia lalu dibawa menggunakan speedboat dari pelabuhan Nur Sahadah, Selatpanjang.

Pernah sebut Kemenkeu iblis

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pernah meradang kepada orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tak hanya itu, dia juga sempat berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Kekesalannya ia sampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada 9 Oktober 2022 silam.

Pertemuan Kemenkeu dengan para kepala daerah itu juga ditayangkan dalam akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau

Kala itu, Adil mencak-mencak dengan bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

Baca juga: Asal Mula Bupati Meranti Berseteru dengan Kemenkeu

Awalnya, Muhammad Adil mengeluhkan kalau Meranti merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen.

Padahal wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya melambung.

Namun dia menyebut, dana bagi hasil yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.

Adil menyebut, lifting minyak Meranti saat itu mencapai 7.500 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel per hari.

Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dollar AS per barel dari sebelumnya 60 dollar AS per barel. Tapi dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," ungkap Adil.

Baca juga: Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?