"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," kata Rini dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 1 Oktober 2015 silam.
"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini lagi.
Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat
Ia menerangkan, China menawarkan bunga sebesar 2 persen per tahun. Dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.
"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.
Tawaran menggiurkan lainnya dari China, yakni proyek KCJB digarap tanpa menggunakan dana APBN karena murni dibiayai utang dan modal konsorsium BUMN Indonesia-China.
Namun belakangan, pemerintah tetap harus menyuntik duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) guna menambal pembangkakan biaya proyek.
Bunga utang dari China untuk proyek KCJB juga rupanya 4 persen yang kemudian setelah dinegosiasi menjadi 3,4 persen, bukan 2 persen sebagaimana yang diklaim Rini Soemarno sebelumnya.
Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.