Kementerian BUMN Pertimbangkan Impor Darurat 10-12 KRL Bekas Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan masih mempertimbangkan impor KRL bekas dari Jepang, meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikannya.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah ingin melakukan impor KRL sebanyak 10-12 rangkaian kereta (trainset) di 2023.

Pihaknya akan mendiskusikan rencana impor KRL bekas darurat itu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Baca juga: BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas, Kemenhub: Kami Dukung, asal...

"Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu Ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (12/4/2023).

Menurut Tiko, sapaan akrabnya, impor KRL bekas dibutuhkan karena jumlah armada yang laik beroperasi sudah tak cukup lagi untuk menampung penumpang yang terus bertambah.

Apalagi jumlah penumpang KRL pada jam sibuk (peak hour) sangat penuh yakni jam 6-8 pagi dan 5-6 sore, sampai penumpang harus berdesak-desakan di dalam gerbong.

"Kita kaget trafik melonjak luar biasa, sementara kalau kita dorong INKA untuk retrofit (perbaikan KRL) butuh waktu," kata dia.

Baca juga: BPKP Tak Restui Impor KRL Bekas, Luhut Bakal Gelar Rapat Lagi

Tiko mengatakan, KRL bekas yang akan diimpor dari Jepang memiliki spesifikasi yang baik. Namun, kendalanya ada pada perizinan impor saja.

Oleh sebab itu, pihaknya berencana mengajukan impor darurat. Nantinya, pengadaan impor akan tetap menggunakan dana PT KAI Commuter (KCI).

Meski begitu, ia menekankan, impor ini hanya bersifat sementara karena kondisi yang darurat membutuhkan pengadaan KRL. Tiko bilang, retrofit membutuhkan waktu yang tidak singkat, begitu pula dengan pembuatan kereta baru oleh INKA.

"Jadi ini bukan impor permanen, karena semangatnya pemerintah mau dorong TKDN (tingkat komponen dalam negeri). Ini izin impornya benar-benar darurat," pungkasnya.

Baca juga: Impor KRL Bekas Tak Direstui BPKP, Kemenhub-KAI-KCI Kaji Opsi Retrofit