Polemik KCJB: Molor dan Biaya Bengkak, Kini Terjebak Bunga 3,4 Persen

Luhut pun optimis, pemerintah bisa membayar utang pinjaman tersebut. Hal ini karena rasio pajak Indonesia yang menunjukan tren positif.

"Gak ada masalah (dengan suku bunga pinjaman 3,4 persen), kamu kok ragukan negaramu? Kalian jangan underestimate (meremehkan) bahwa negara kita ini semakin efisien makin baik," ujarnya.

Dirasa tidak adil bagi Indonesia

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembiayaan cost overrun yang hanya ditanggung Pemerintah Indonesia tidaklah adil dan hanya menguntungkan kreditor China.

Baca juga: Tidak Fair kalau Semua Pembengkakan Biaya KCJB Ditanggung RI

Sebab, pembengkakan biaya ini berakar dari kesalahan proses perencanaan dan studi kelayakan (feasibility study) dari kedua pihak.

”Waktu itu, proses perencanaan proyek overoptimistis dan kreditor menawarkan bunga murah. Tetapi begitu dijalankan, ada biaya bengkak," ujar Bhima.

"Apa semua tanggung jawab BUMN dan Pemerintah Indonesia? Ini, kan, kurang fair. Beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai pada defisit APBN,” katanya lagi.

Nantinya, konsumen juga akan terbebani oleh pembengkakan biaya sebab harga tiket harus dinaikkan demi melunasi utang.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Kalau harga tiket naik, jumlah penumpang berisiko tak mencapai proyeksi ideal. Akibatnya, subsidi negara untuk kereta cepat akan semakin berat.

Maka, skema ideal yang Bhima tawarkan adalah berbagi beban antara Indonesia dan China. Opsi yang terbuka adalah debt swap atau menukar utang kereta cepat yang harus dibayarkan Pemerintah Indonesia ke China dengan program subsidi tiket yang direncanakan.

”Jadi, beban utang bisa berkurang, sementara kreditor China akan menyubsidi tiket sebagai bagian dari goodwill (niat baik) terhadap masyarakat Indonesia,” kata Bhima.