Ini Alasan Utama Jokowi Dulu Pilih China Dibanding Jepang Garap KCJB

KOMPAS.com - Mega proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kembali jadi sasaran kritik publik. Ini setelah pemerintah China mengenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen.

Pemerintah negara komunis itu juga menuntut pembayaran utang pokok dan bunganya bisa dijamin oleh APBN Indonesia. Merespon hal itu, pemerintah Indonesia menawarkan alternatif penjaminan pinjaman dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Sementara untuk masalah bunga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengaku gagal melakukan negosiasi dengan pemerintah Tiongkok.

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Baca juga: Polemik KCJB: Molor dan Biaya Bengkak, Kini Terjebak Bunga 3,4 Persen

Angka tersebut merupakan hasil audit setiap negara yang kemudian disepakati kedua negara. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Nilai setelah pembengkakan ini sejatinya jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawararan proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.

Alasan pilih China

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 2 Oktober 2015, Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut Pemerintah Indonesia mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Sebab, menurut Jepang, secara realistis pengerjaan kereta cepat sangat sulit apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).

Baca juga: Pernah Dilawan Jonan, Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini Soemarno kala itu.

Karena itu pula, kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakati untuk membuat joint venture agreement.

Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN)," kata Rini Soemarno.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang akan menelan dana puluhan triliun itu (kini biayanya bengkak Rp 108,14 triliun). Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu.

Baca juga: Bunga Utang China untuk KCJB Ternyata 3,4 Persen, Sebelumnya 2 Persen

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Proposal Jepang ditolak

Sebelum datang tawaran dari China, Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ke pemerintahan Jokowi melalui JICA.