JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Per Tahun, Sri Mulyani Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyinggung utang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang akrab disapa JK itu menyebutkan, utang luar negeri semakin menumpuk, bahkan per tahunnya pemerintah perlu membayar utang Rp 1.000 triliun.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sri Mulyani menilai pengelolaan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Disebut Punya Utang Rp 17.500 Triliun, Berapa Utang Pemerintah Sebenarnya?

Dalam pengelolaan pembayaran utang, bendahara negara bilang, salah satu indikator yang diperhatikan oleh pemerintah ialah terkait tenor dari portofolio pembiayaan yang dilakukan.

Namun demikian, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK terkait nominal pembayaran utang pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun per tahun.

"Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utang sudah dalam APBN," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Pemerintah Turunkan Target Rasio Utang terhadap PDB ke Kisaran 38 Persen

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan, yang terpenting dalam pengelolaan utang ialah sustainibilitas, di mana pemerintah dapat menjaga beban utang.

Sebagai informasi, sampai dengan akhir Maret 2023 nilai utang pemerintah mencapai Rp 7.897 triliun, sehingga rasio utang terhadap PDB mencapai sebesar 39,17 persen.

Selain itu, dengan memperhatikan tenor pembiayaan, pemerintah dapat membayarkan utang sebelum jatuh tempo.

"Itu yang masuk sustainibilitas," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Heboh Utang Pemerintah Rp 17.500 Triliun, Kemenkeu: Bombastis dan Menyesatkan

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam maupun luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Petinggi Partai Golkar ini menegaskan, pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata dia.

Baca juga: Beban Utang Pemerintah Bisa Membengkak, Ini Sebabnya