Belum Direstui Bappenas, Program Bagi-bagi "Rice Cooker" Belum Bisa Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, program clean cooking dengan membagikan penanak nasi berbasis listrik atau rice cooker gratis kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan pada tahun ini.

Lantaran, ada persyaratan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang masih perlu dipenuhi oleh Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, pemerintah merencanakan program clean cooking dengan menyasar 474.660 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia pada tahun ini.

Baca juga: Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Anggaran untuk program clean cooking tersebut yakni mencapai Rp 237,22 miliar. Namun, program tersebut masih belum mendapat restu Bappenas.

"Saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi karena Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bahwa Kementerian ESDM memiliki program clean cooking di tahun anggaran 2023," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Ia pun berharap dalam kesimpulan rapat dengan DPR RI yang dilakukan pekan ini maupun pekan depan bisa memuat program clean cooking tersebut sehingga bisa segera dieksekusi.

Baca juga: Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Jisman mengaku, mandeknya program clean cooking menjadi salah satu penyebab realisasi belanja Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM masih sangat minim, yakni 6,8 persen per akhir Mei 2023 dari pagu anggaran Rp 709,4 miliar di tahun ini.

Selain belum bisa diimplementasikan tahun ini, ternyata program clean cooking juga belum mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2024, yang rencananya menyasar 680.000 rumah tangga dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 340 miliar.

Ia menuturkan, hampir 50 persen program clean cooking ditujukan untuk rumah tangga yang tersebar di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan kelebihan pasokan (over capacity) listrik PT PLN (Persero) pada sistem Jamali (Jawa Madura Bali).

"Untuk provinsi lain di luar Pulau Jawa, kuota program clean cooking sangat dipengaruhi oleh kesiapan tenaga listrik setempat. Adapun untuk alokasi kuota Papua dan Papua Barat sudah mengakomodir pemekaran provinsi di Papua," papar Jisman.

Baca juga: Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi Rice Cooker untuk Warga Miskin