Bank DBS Indonesia Ungkap Pentingnya Pendanaan Hijau untuk Transisi Energi Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank DBS Indonesia menilai transisi dari energi konvensional menuju ke energi yang lebih hijau membutuhkan waktu tidak sebentar. Di sisi lain, ada tantangan yang dihadapi oleh industri dalam melakukan transisi energi adalah keamanan pasokan, keberlanjutan, serta keterjangkauan harga.

“Dalam perjalanannya, transisi ini pun membutuhkan dana yang besar untuk membangun fasilitas baru dan menyediakan teknologi yang mumpuni untuk menciptakan independensi dan mengurangi impor bahan baku,” jelas Executive Director, Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Heru Hatman di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Oleh karena itu, Heru menilai butuh kontribusi yang diberikan oleh industri perbankan adalah dengan memberikan pembiayaan berupa green loans atau bonds, sustainability-linked loans atau bonds, serta transition loans atau bonds. Sepanjang 2022, DBS Indonesia menyalurkan Rp 2 triliun pendanaan untuk mendorong transisi korporasi.

“Kami mendorong transition financing di mana pada tahun 2022 Bank DBS Indonesia menyalurkan pendanaan Rp 2 triliun untuk membantu korporasi dalam bertransisi. Ini sejalan dengan semangat menjadi Bank of Choice for Transition,” ujar Heru.

Baca juga: DBS Terapkan Perbankan Berkelanjutan, Seperti Apa?

Heru mengatakan, potensi sinergi antar sektor juga tergolong tinggi sehingga turut memberikan nilai tambah pemilihan sektor tersebut. Melalui kesembilan sektor tersebut, DBS Group berkomitmen untuk menjadi advisor nasabah korporat dalam melalui proses transisi ke energi terbarukan.

Heru mengungkapkan, pendanaan merupakan upaya membantu nasabah bertransisi menuju energi hijau merupakan wujud nyata dari pilar pertama yaitu Responsible Banking. Berdasarkan panduan dekarbonisasi bertajuk “Our Path to Net Zero–Supporting Asia’s Transition to a Low-carbon Economy”, terdapat sembilan sektor yang menjadi fokus utama.

Mulai dari sektor aviasi, otomotif, properti, kimia, pangan dan pertanian, minyak dan gas, energi, baja, dan pelayaran. Kesembilan sektor tersebut dipilih karena telah mewakili 31 persen keseluruhan portofolio kredit, namun sektor-sektor tersebut menyumbang lebih dari 90 persen emisi karbon.

“Tren dan tingkat kepedulian korporasi terhadap isu ESG (environmental, social, and governance) kian meningkat. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pelaku bisnis, perbankan hingga pemerintah, pendekatan strategis dapat dikaji dan dirumuskan bersama demi tercapainya Indonesia yang berkelanjutan,” tambah Heru.

Studi oleh International Energy Agency (IEA) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa Indonesia dapat mencapainya dengan pengadaan sumber daya energi terbarukan, elektrifikasi efisiensi energi, dan interkoneksi jaringan.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana dekarbonisasi yang konkret melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang disebut sebagai RUPTL terhijau sepanjang sejarah.

Baca juga: OJK Targetkan Aturan Spin Off Asuransi Syariah Rampung Bulan Depan

Dalam perencanaan ini, energi terbarukan akan berkontribusi sebesar 21 GW (gigawatt) dari total penambahan daya. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan proyek pembangkit listrik 35 GW dengan beberapa penyesuaian seperti target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan rencana penutupan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Kedepannya, pemerintah Indonesia dapat memberlakukan langkah-langkah yang lebih ketat seperti pajak karbon dan langkah-langkah terkait dekarbonisasi lainnya kepada perusahaan tambang batu bara sebagai bagian dari rencana dekarbonisasi.

Senior Equity Researcher DBS Group William Simadiputra mengatakan, emisi nol bersih merupakan tolok ukur dekarbonisasi yang patut dicapai secara kolektif sehingga tidak menambahkan emisi baru di atmosfer.

“Untuk mencapainya, terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh, yaitu energi bersih dan elektrifikasi, penggunaan bahan new age dan mineral baterai, serta ekonomi sirkular dan efisiensi energi,” jelas William.

William mengatakan, kolaborasi berbagai pihak merupakan kunci untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060 dan mewujudkan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dalam upaya untuk mencapai emisi nol bersih tahun 2060, Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen untuk menambahkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT atau New and Renewable Energy) sebesar 40,6GW pada tahun 2030.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat secara tahunan sebesar 4,9 persen berdasarkan atas data dalam RUPTL PLN. Lebih dari 50 persen pembangkit EBT tersebut akan terdiri dari komponen terbarukan, yakni 26 persen hydro, 12 persen solar, 8 persen energi panas bumi atau geothermal, 4 persen dari energi terbarukan lainnya, serta 2 persen campuran energi terbarukan lainnya dan gas.

Baca juga: Mana Lebih Menarik, Obligasi Pemerintah atau Korporasi?