Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Ekspor Nikel Naik 5 Kali Lipat sejak Era Kepemimpinan Jokowi

Kompas.com - 15/08/2023, 16:10 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai ekspor nikel Indonesia melonjak signifikan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kenaikkan ini dinilai sebagai hasil dari program hilirisasi nikel yang telah dilaksanakan pemerintah.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai ekspor nikel yang tergolong dalam kategori kode HS 75 meningkat signifikan sejak 2015. BPS mencatat, nilai ekspor nikel telah melonjak sekitar 4 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 61,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.300 per dollar AS) sejak 2015 hingga Juni 2023.

"Ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari 4 miliar dollar AS atau 5 kali lipat dibanding 2015," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut ia bilang, kenaikkan itu disebabkan oleh program hilirisasi pemerintah. Kebijakan pengolahan bijih nikel dinilai telah mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas yang tergolong dalam kode HS 75.

Baca juga: Kemenperin Jawab Kritik Faisal Basri: Benefit Hilirisasi Nikel Itu Nyata

"Program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi pemerintah ternyata telah mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75," ucapnya.

Sebagai informasi, program hilirisasi nikel belakangan menjadi sorotan. Hal ini menyusul komentar Ekonom senior Faisal Basri yang menyebutkan, kebijakan hilirisasi hanya mendukung industri China.

Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi yang menjadi kebanggaan pemerintah Indonesia hanya mendukung industrialisasi di China saja. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah melakukan strategi industrialisasi, dan bukan hanya sekedar melakukan kebijakan hilirisasi.

"Sayangnya tidak ada namanya strategi industrialisasi, yang ada adalah kebijakan hilirisasi," ujar Faisal dilansir Kontan.co.id, Rabu (9/8/2023).

Baca juga: Pemerintah Klaim Hilirisasi Nikel Serap Ribuan Tenaga Kerja

Menanggapi komentar tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan hilirisasi industri justru meningkatkan nilai ekspor sumber daya alam Indonesia, seperti nikel yang melonjak menjadi Rp 510 triliun setelah pemerintah menyetop ekspor nikel mentah.

"Hitungan dia bagaimana, kalau hitungan kita ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp 510 triliun," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Jokowi menuturkan, dengan meningkatnya nilai ekspor tersebut, pemerintah akan mendapat pemasukan yang lebih besar. Ia menyebutkan, ada banyak pintu pemasukan yang diterima negara, antara lain, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan karyawan, royalti, bea ekspor serta penerimaan negara bukan pajak.

"Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama mengambil pajak dari Rp 510 triliun gede mana?" kata Jokowi.

Baca juga: Jawab Kritikan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel, Stafsus Sri Mulyani: Anda Keliru!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Whats New
Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com