Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif LRT Dinilai Masih Terlalu Mahal, Subsidi Bisa Ditambah?

Kompas.com - 30/08/2023, 16:00 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif LRT Jabodebek dinilai masih mahal oleh sejumlah kalangan masyarakat, meskipun sudah disubsidi pemerintah. Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk menaikan anggaran subsidi, sehingga tarif tiket LRT bisa semakin terjangkau.

Merespons hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran subsidi lebih, selama kebijakan belum ditetapkan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sendiri, pemerintah belum memasukan alokasi dana tambahan untuk subsidi LRT.

"(Alokasi subsidi LRT) belum masuk di RAPBN 2024," ujar dia, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: LRT Jabodebek Gangguan, Menhub: Kalau Ada Kekurangan Kami Minta Maaf...

Namun, Kementerian Keuangan mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengalokasikan anggaran subsidi LRT dalam RAPBN 2024. Pasalnya, pemerintah baru akan mulai membahas RAPBN 2024 dengan DPR RI mulai pekan ini.

Wahyu bilang, Kementerian Keuangan dijadwalkan akan melakukan pembahasan mengenai RAPBN 2024 bersama Komisi XI pada Kamis (31/8/2023). Selanjutnya, akan melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPR RI.

"Tapi, nantikan (RAPBN 2024) diskusinya dinamis lah. Ini kah baru mau tahap pembahasan di komisi dan banggar. Kalau (pembahasan) komisi (XI) besok, kalau banggar mulai tanggal 5, 6, 7 (September 2023). Mungkin dinamikanya nanti bisa pembahasan di DPR," tuturnya.

Baca juga: Sukacita Warga Bekasi Naik LRT Jabodebek: Senang Bisa Pangkas Waktu Perjalanan dan Lihat Jakarta dari Ketinggian

 


Sebagai informasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengalokasikan anggaran Rp 66 miliar untuk subsidi sarana LRT Jabodebek. Subsidi dilakukan dengan skema Public Service Obilgation (PSO) Kemenhub.

Melalui subsidi tersebut, pemerintah membayarkan selisih tarif tiket dengan tarif usulan LRT Jabodebek. Dengan subsidi tersebut, tarif LRT jabodebek ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk 1 kilometer pertama dan Rp 700 untuk km selanjutnya.

Besaran PSO disesuaikan dengan rute LRT. Misal rute Stasiun Dukuh Atas - Jatimulya sepanjang ± 28 km, tarif usulan operator sebesar Rp 37.268, sementara tarif bersubsidinya yaitu sebesar Rp 23.900 (PSO sebesar 36 persen).

Kemudian untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp 33.275, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 21.800 (PSO sebesar 34 persen). Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti - Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator sebesar Rp 43.923, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 27.400.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Whats New
Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Whats New
Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Whats New
Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Whats New
Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Whats New
Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Whats New
Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com