Jokowi Kecualikan Freeport dari Larangan Ekspor Konsentrat

KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga setelah sebelumnya sempat terhenti lantaran izin ekspor tak kunjung terbit.

Hal itu sejalan dengan relaksasi yang diberikan Presiden Jokowi. Kepala negara memberikan relaksasi untuk PTFI melakukan ekspor tembaga hingga pertengahan 2024.

Relaksasi itu mengizinkan Freeport melakukan ekspor konsentrat berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang diundangkan pada 9 Juni 2023.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, perusahaan diberikan kesempatan menjual tembaga ke luar negeri hingga 31 Mei 2024.

Baca juga: Kata Bos Freeport, Tambang RI Paling Maju se-ASEAN

Sejatinya, ekspor konsentrat dan mineral tambang lainnya yang belum diolah di dalam negeri tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Seperti diketahui, Pasal 103 UU 3/2020 mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi mineral untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil penambangan di dalam negeri.

Artinya, semua perusahaan tambang pemegang IUP dan IUPK, termasuk Freeport, seharusnya dilarang untuk melakukan ekspor mineral tambang dalam bentuk konsentrat.

Sementara itu mengutip Kontan, Reuters melaporkan dalam dokumen pengajuan di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, perusahaan menyebutkan Freeport Indonesia diberikan izin ekspor pada 24 Juli 2023 untuk mengekspor 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga.

Baca juga: Freeport Keberatan Soal Bea Keluar, Menteri ESDM: Kita Tindak Lanjuti

Freeport dikecualikan dari larangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia pada Juni lalu melarang ekspor mineral mentah untuk menarik investasi industri pemrosesan logam di dalam negeri.

Namun, pemerintah mengizinkan beberapa perusahaan termasuk Freeport untuk mengekspor mineral mentah hingga pertengahan tahun 2024, sembari mereka menyelesaikan pembangunan smelternya.

Namun, dalam pengajuan di SEC tersebut, Freeport Indonesia menentang pengenaan bea ekspor baru yang diberlakukan pemerintah Indonesia atas ekspor yang dilakukan perusahaan.

Dokumen itu menyebutkan bahwa di bawah izin penambangan khusus Freeport Indonesia 2018, tidak ada bea yang diperlukan setelah smelternya setidaknya setengah selesai.

Baca juga: Freeport Keberatan Soal Bea Keluar, Menteri ESDM: Kita Tindak Lanjuti