Diutus Jokowi Selesaikan Konflik Rempang, Bahlil: Tanggung Jawab Saya sebagai Menteri dari Anak Kampung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, penunjukan dirinya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai menteri.

"Kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri dari anak kampung," ucapnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

Bahlil pun menyebutkan, belum bisa langsung berangkat hari ini karena harus mendampingi Presiden mengunjungi pabrik.

Baca juga: Sejarah Konflik Lahan Pulau Rempang, Bermula dari Pemberian HPL ke Swasta

"Pak Sarmuji (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) mohon maaf saya tidak bisa turun sore ini karena besok harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai cell yang sudah produksi di Karawang, Jawa Barat," sambung Bahlil.

Bahlil menceritakan, dirinya sudah pernah ke Pulau Rempang pada Agustus 2023. Dia pun mengakui, saat itu disambut oleh aksi unjuk rasa dari warga setempat.

"Waktu saya turun pun, saya sempat ditemui rakyat. Ya demo kecil-kecilan lah. Tapi saya temui mereka. Tapi baik kok mereka. Insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, insya Allah mereka juga punya hati kok," lanjut dia.

Meskipun begitu, mantan Ketua Umum Hipmi ini menegaskan bahwa urusan investasi tidak selalu berjalan mulus. "Enggak ada urusan investasi semuanya mulus. Membangun masjid saja kadang-kadang ada sengketa tanah, apalagi investasi," ucap Bahlil.

Penyebab konflik Rempang

Bahlil mempunyai 3 perkiraan penyebab konflik yang terjadi di Pulau Rempang, salah satunya adalah komunikasi.

"Dugaan saya, tapi kita jangan suuzon (berprasangka jelek) dulu, yang pertama komunikasinya kurang baik. Harus diakui," katanya.

Kemudian terjadinya pemberian izin wilayah kepada enam perusahaan. Namun, dia tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut.

"Yang kedua, wilayah ini pernah diberikan izin enam perusahaan. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut bahwa telah terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam itu semua," ujar Bahlil.

Terakhir, Bahlil menyebutkan, bahwa negara lain iri melihat Indonesia mengembangkan kawasan PSN Rempang Eco-City.

"Ketiga, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan (Rempang Eco-City)," ucap dia.

Baca juga: Soal Target Investasi di 2024 Rp 1.650 Triliun, Bahlil: Ini Perlu Perenungan Lebih Dalam

"Menurut saya ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tetapi merasa lebih berhak, negara enggak boleh kalah juga yang begini-begini,"  tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi bentrokan antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP di Pulau Rempang, Kamis (7/9/2023).

Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sementara ratusan warga memblokir jalan, mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang. Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang.

Meski akses jalan mulai dari Jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok.

Baca juga: Ada Konflik, Bagaimana Nasib Proyek PSN di Rempang?