Bantah Jusuf Kalla, Erick Thohir Tegaskan RI Tak Hanya Terima Investasi dari China Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah pernyataan Jusuf Kalla bahwa Indonesia hanya fokus pada investasi dari China. Sebab menurutnya, pemerintah tidak hanya menjalin kerja sama dan menerima investasi dari China saja tetapi juga negara lain.

"Kalau Pak JK (Jusuf Kalla) bicara mengenai Indonesia fokus kepada investasi China, saya rasa tidak," ujar Erick saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Erick pun membeberkan beberapa kerja sama dan investasi yang telah dilakukan pemerintah dengan negara selain China.

Baca juga: Erick Thohir Jawab JK soal Waskita Belum Bayar Utang Rp 300 Miliar ke Grup Kalla

Misalnya kerja sama yang baru saja terjalin antara PT Sarinah (Persero) dengan perusahaan Swiss, Dufry International AG, untuk memasarkan produk-produk UMKM di luar negeri.

Kemudian, PT Pelindo (Persero) bekerja sama dengan perusahaan Uni Emirat Arab (UEA), Dubai Ports (DP World), untuk pengembangan Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara.

Dalam kerja sama itu, DP World mengucurkan investasi sebesar 400 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,96 triliun untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Belawan menjadi sebesar 1,4 juta TEUS.

"Kalau pelabuhan sama UAE di Belawan, airport ada sama India, lalu mobil listrik itu ada Ioniq dari Hyundai, ada dari Amerika sekarang lagi cek Ford mau masuk, ada Volkswagen," tambahnya.

Baca juga: Erick Thohir: Presiden akan Sambangi China, Bahas Keberlanjutan Proyek Kereta Cepat ke Surabaya

Dia menegaskan, Indonesia sebagai negara merdeka akan menjunjung tinggi investasi yang seimbang dari negara manapun.

"Yang pasti, saya secara pribadi sebagai Menteri BUMN ataupun sebagai Erick Thohir memastikan bahwa kami tidak mendukung kesenjangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tetapi kita intervensi dengan kebijakan pemerintah maupun BUMN yang bisa mengintervensi. Jadi kita ingin supaya ini semua baik," tegasnya.

Kendati demikian, dia menerima pernyataan Jusuf Kalla itu sebagai masukan kepada pemerintahan untuk diperhatikan.

"Saya tentu berterima kasih dari masukan Pak JK, saya akan perhatikan karena beliau sangat saya hormati. Jadi terima kasih Pak JK, saya akan pelajari isu-isu yang diangkat oleh Pak JK," tuturnya.

Baca juga: Buwas Luruskan Isu Beras Plastik Beracun yang Diimpor dari China

Sebelumnya diberitakan, Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyebutkan, lebih dari 50 persen ekonomi di Indonesia dikuasai oleh orang China atau Tionghoa.

Kalla menyampaikan hal ini dalam acara halalbihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (12/5/2023) malam.

"Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya empat setengah persen, tapi menguasai ekonomi lebih 50 persen. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya," kata Kalla dalam paparannya.

Menurut dia, tantangan terbesar di bangsa Indonesia ini yakni perihal kewirausahaan atau entrepreneurship.

"Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini perilmuan cendekiawan. Hanya di Indonesia negara Islam begini, ada gap (jarak) besar. Malaysia juga, tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30 persen," ujar dia.

Sementara itu, ia mengatakan, perekonomian di negara-negara lain biasanya dikuasai oleh orang-orang dari negaranya. "Di Pakistan, yang kaya Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki dari 10 orang kaya, 9 orang Turki," kata Kalla.