Ombusdman: Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi Masih Lemah

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika tak menampik bahwa distribusi pupuk bersubsidi rawan dari penyelewengan.

Sebab menurut dia, kebijakan penyaluran pupuk subsidi sangat parsial yang mana perencanaan data dan pengawasannya masih lemah.

"Dari sisi perencanaannya memang Ombsudman melihat kebijakan pupuk ini desainnya masih parsial. Artinya dari sisi perencanaan data dan pengawasannya masih lemah," ujar Yeka saat ditemui usai meninjau kegiatan panen padi di Sukoharjo, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Pupuk Indonesia Bangun Pabrik Baru Senilai Rp 10,52 Triliun

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Ilustrasi bongkar muat pupuk bersubsidi jenis urea di Indonesia, 2023.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat kebijakan anggaran yang lebih adil agar perencanaan pendataan bisa lebih baik lagi.

Dengan begitu diharapkan pengawasan dalam distribusinya bisa lebih optimal.

"Contoh kita lihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu program pendataan itu mendapatkan alokasi dana yang besar dari APBN, update data pemilu misalnya itu hampir Rp 6 triliun, meng-update pemilih jadi pendataan pupuk bagi hajat hidup orang banyak tidak banyak. Permasalahannya adalah data yang tidak berkualitas itu di sana akhirnya persoalanya merembet ke hilir," jelas dia.

Yeka juga mengungkapkan dirinya sudah meminta kepada Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo untuk memperkuat pendataan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Baca juga: Pasokan Pupuk Dipastikan Aman untuk Masa Tanam I 2023-2024

Ihwal itu Plt Mentan Arief Prasetyo mengungkapkan pihaknya akan memperbaiki persoalan data dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Nanti kita buat data bottom up. Lurah, Camat untuk memverifikasi (data). Pararel kita perbaiki data dari bawah," katanya.