APBN 2024 Disebut Penting untuk Dorong Kelancaran Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com - Ekonomi nasional mengalami pertumbuhan positif, yakni di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7-5 persen pada kuartal III-2023.

Tren pertumbuhan positif tersebut disebut menjadi penanda bahwa ekonomi nasional sedang resilient di tengah perlambatan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga tidak terlepas dari kinerja perdagangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan (NP) nasional mengalami surplus selama 41 bulan terakhir,

NP yang positif berkontribusi pada terkendalinya (defisit) transaksi berjalan, yang menurut BI tercatat rendah di tengah kondisi penurunan harga komoditas, perlambatan ekonomi global, serta kenaikan permintaan domestik.

Baca juga: Kemenkeu Janji Bayar Utang Rp 16,7 Triliun ke Pupuk Indonesia di Akhir 2023

Menurut laporan kuartal II-2023 dari BI, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali. Hal ini terjadi karena adanya foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pasalnya, investasi langsung yang solid mengindikasikan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik.

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Rofiudin menekankan pentingnya perdagangan antara negara dan FDI karena merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi yang membantu negara mengonsumsi jasa yang lebih murah berdasarkan keunggulan komparatifnya.

“Perdagangan memungkinkan suatu negara mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih murah dari negara lain berdasarkan keunggulan komparatifnya. Sedangkan FDI mendorong transfer teknologi serta modal manusia dan perbaikan kelembagaan dari negara maju ke negara berkembang,” kata Agus melalui keterangan persnya, Jumat (23/10/2023).

Baca juga: Kemenkeu Pastikan PNBP 2024 Digunakan untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi menyebabkan biaya logistik menjadi rendah, mempersingkat waktu transportasi, menambah peluang kerja, serta menumbuhkan dunia bisnis.

“Efisiensi waktu pengiriman mendorong produktivitas dunia usaha yang berpengaruh positif pada daya saing nasional. Alhasil, kombinasi produktivitas dan daya saing, mendorong tumbuhnya perekonomian,” tambah Agus.

APBN dorong kelancaran logistik

DOK. Kemenkeu APBN disebut membantu kelancaran logistik.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN (APBN) 2024 telah resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna) pada September 2023.

Pada kesempatan itu, APBN 2024 disepakati sebagai instrumen kebijakan yang dapat diandalkan untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2024.

Baca juga: Kemenkeu Paparkan Arah Kebijakan 2024, dari Dana Desa hingga Otsus 

Agus mengatakan, tensi geopolitik yang mereda bisa menyebabkan fragmentasi serta mempersempit perdagangan antarnegara.

“World Trade Organization (WTO) dalam Global Trade Outlook-nya memprediksi volume perdagangan dunia pada 2023 hanya tumbuh 1,7 persen dan picking up pada 2024 sebesar 3,2 persen," paparnya.

Pemerintah, sebutnya, telah menyusun APBN 2024 dengan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 2,8 persen, hingga nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

"Belanja negara yang Rp 3.325,1 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun. Belanja pemerintah pusat dimaksimalkan untuk menguatkan APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi," paparnya.

Baca juga: Minat Investor ke Surat Utang RI Menurun, Kemenkeu Beberkan Alasannya

Menurutnya, APBN 2024 disusun agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Sebab, pada 2024, situasi geopolitik dunia diprediksi akan semakin rumit, isu perubahan iklim yang kian memuncak, serta munculnya kekhawatiran akan pandemi dan digitalisasi.

Oleh karena itu, Agus menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut.

"Kinerja ekonomi nasional didorong oleh leading sectors, seperti industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, hingga konstruksi. Lapangan usaha industri tercatat masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya," jelasnya.

Kondisi itu, disebut Agus in-line dengan komposisi impor nasional yang masih didominasi bahan baku penolong. Alhasil, proses logistik berupa kelancaran pasokan bahan baku maupun hasil produksinya harus maksimal.

Baca juga: Kemenkeu Lelang Mobil Mulai dari Rp 29 Juta, Simak Cara Mengikutinya!

Ia menjelaskan, kinerja logistik nasional masih belum optimal hingga saat ini. Data Logistics Performance Index (LPI) 2023 dari World Bank menempatkan kinerja logistik Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0. Biaya logistik nasional pun masih tergolong tinggi, yaitu 14,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, belanja infrastruktur dalam APBN 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Arah kebijakan infrastruktur difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, yaitu konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan.

Selain itu, pemerintah juga fokus menyediakan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, serta pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital.

Menurut Agus, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur TIK berkaitan erat dengan kinerja logistik.

Baca juga: DKI Berencana Pungut Pajak Ojol dan Olshop, Kemenkeu: Enggak Boleh Berganda

"Pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan diperkuat dengan penyediaan titik akses internet hingga digital broadcasting system (DBS). Pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimaksimalkan dengan pelaksanaan National Logistics Ecosystem (NLE)," jelasnya.

NLE maksimalkan fungsi APBN

DOK. Kemenkeu Leaders Breakfast Meeting NLE pada 23 Mei 2023.

NLE merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan kinerja logistik. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.

Agus melihat NLE sebagai platform digital layanan logistik hulu ke hilir yang hadir lewat kolaborasi bersama kementerian/lembaga (K/L), perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

“Kolaborasi digital dalam satu platform (NLE) akan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor serta pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau maupun antarpulau,” ucapnya.

Baca juga: Tidak Setuju Disebut Bangkrut, Kemenkeu Beri Penjelasan Kondisi Keuangan Pemprov Sulsel

NLE menyederhanakan proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, mengelaborasi sistem layanan logistik swasta, baik domestik maupun internasional, memudahkan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha logistik, serta melakukan penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Kondisi tersebut dimungkinkan dengan empat pilar dasar NLE, yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah dan swasta, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran dengan skema single billing, serta penataan tata ruang dengan penerapan kebijakan yang membuat pergerakan barang lebih efisien.

Terobosan NLE berupa layanan Sistem Pelayanan Online Satu Pintu alias Single Submission (SSm), yang terus dikembangkan oleh LNSW.

"Layanan seperti SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC/SSm Pabean Karantina) yang berhasil memangkas tahapan proses bisnis, mengurangi proses repetisi dan duplikasi dengan satu kali submission, serta mempermudah pengurusan layanan logistik pemerintahan," paparnya.

Baca juga: Sulsel Disebut Bangkrut, Kemenkeu: Istilahnya Kurang Tepat

Ada sekitar 15 K/L yang memberi kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga mereka tidak perlu lagi repot menanyakan regulasi, proses, dan persyaratan kemudahan berbisnis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, NLE dibangun untuk memudahkan bisnis agar semakin kompetitif.

"Baik dari segi waktu, simplifikasi, kecepatan, dan pada akhirnya dari segi biaya,” tutur Sri Mulyani.

Oleh karenanya, dia meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk terus mengelola NLE dengan tetap menjaga fasilitas yang ada agar sesuai dengan kebutuhan industri dan perdagangan.

Lebih jauh, NLE merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan entitas logistik. Implementasi NLE seharusnya tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga outcome yang positif bagi masyarakat.

Baca juga: Celana Dalam Kiriman TKW Kena Bea Masuk Rp 800.000, Kemenkeu Buka Suara

Dengan demikian, implementasi NLE dapat mendorong inovasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja logistik. Terlebih, dengan dukungan APBN 2023, NLE bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.