Erick Thohir Targetkan 88 Proyek Strategis BUMN Rampung di 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan 88 proyek strategis yang dikerjakan perusahaan pelat merah rampung pada 2024 atau selama 5 tahun dirinya menjabat sebagai menteri.

Menurutnya, hingga saat ini 90 persen dari seluruh proyek strategis yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai. Sementara 10 persen sisanya diperkirakan selesai di 2024 atau sebelum pemerintahan yang baru terbentuk.

"Itu menjadi bentuk dukungan BUMN terhadap pemerintah dalam program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah," ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Selasa (24/10/2023).

Untuk mengawasi pembangunan proyek strategis, Kementerian BUMN telah membentuk Strategic Delivery Unit (SDU) yang berada langsung di bawah Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN tersebut.

Baca juga: Erick Thohir Dampingi Jokowi ke China, Teken Kerja Sama Senilai Rp 192,82 Triliun

Selain itu, Erick juga memangkas birokrasi di Kementerian BUMN dengan membuat perubahan tata kelola yang signifikan dan lebih efisien. Dia menyederhanakan peraturan menteri yang semula 45 peraturan menjadi hanya 3 peraturan.

Penyederhanaan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian (prudent).

Penataan regulasi dan simplifikasi peraturan ini juga diharapkan menjadi daya dorong percepatan BUMN dalam bersaing dengan dilandasi aturan main yang jelas pada skala nasional dan internasional.

Sebagai upaya memperkuat tata kelola BUMN, Erick juga melakukan reformasi standar manajemen risiko dengan pemetaan BUMN berdasarkan kategori, ukuran dan kompleksitas masing-masing BUMN.

Baca juga: Bantah Jusuf Kalla, Erick Thohir Tegaskan RI Tak Hanya Terima Investasi dari China Saja

Pengelompokan juga didasari atas kewajiban pemenuhan syarat organ pengelola risiko berdasarkan kategori dan klasifikasi risiko BUMN.

Dengan adanya pengaturan terkait standar manajemen risiko BUMN ini, diharapkan manajemen BUMN semakin peka dalam menjalankan mitigasi atas kegiatan usaha BUMN.

Hal itu perlu guna menghindarkan perusahaan dari penyalahgunaan wewenang, fraud, kelemahan proses bisnis dan kajian investasi dan hal lain yang dapat melemahkan kinerja.

"Untuk memastikan strategi transformasi berjalan, saya membentuk Strategic Delivery Unit. Tugasnya mengawasi tercapainya 88 proyek strategis di bawah Menteri BUMN. Hasilnya efektif. Akhir tahun nanti, sebagian besar proyek strategis itu akan terselesaikan," kata Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir: INKA Berpeluang Terlibat di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya