JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi sejumlah janji program unggulan yang disampaikan oleh pasangan bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bacapres dan bacawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) berencana melanjutkan berbagai program dukungan masyarakat yang sudah dijalankan pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta menambah sejumlah program baru seperti Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, seperti Dana Abadi Pesantren, sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah, dan pelaksanaannya sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Prabowo-Gibran Janji Dana Abadi Pesantren, Ini Tanggapan Kemenkeu
"Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat, karena itu sudah ditetapkan oleh UU APBN," ujar dia, dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Oktober 2023, dikutip Jumat (27/10/2023).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, program Dana Abadi Pesantren sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah lewat Dana Abadi Pendidikan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sementara itu, berkaitan dengan kesehatan lansia tergolong tidak mampu sudah diakomodir pemerintah akses kesehatannya melalui pemberian Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Jadi, nanti program, seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi elpiji, itu masih semuanya ada," tutur dia.
Baca juga: Pesantren Bisa Mandiri secara Ekonomi lewat Kopontren
"Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana-dana abadi sekarang ini," sambung Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto menjelaskan, Dana Abadi Pesantren memang sudah difasilitasi pemerintah lewat Dana Abadi Pendidikan.