Peran Penting Ketersediaan Pupuk untuk Ketahanan Pangan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Kekeringan panjang El Nino membuat produktivitas pangan di Tanah Air menurun. Ini tidak terkecuali beras.

Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA), Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Angka itu turun sebanyak 650.000 ton atau 2, 05 persen dibandingkan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton.

BPS juga membeberkan produksi  penurunan beras terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Secara tahunan, produksi beras di Sulawesi Selatan turun 239.332 ton atau 7,78 persen, Jawa Barat 195.605 ton (3,58 persen), dan Jawa Tengah 169.448 ton (3,15 persen). 

Baca juga: Terobosan Mentan Amran, Beri Benih, Pupuk, Alsintan Gratis ke Eks Napi untuk Tanam Padi

SHUTTERSTOCK/DANI DANIAR Ilustrasi petani.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen mendukung petani untuk terus menanam dan meningkatkan produksi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga pernah menjabat sebagai Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menuturkan, pihaknya mendorong terwujudnya pemerataan pupuk bersubsidi agar bisa menopang produktivitas. 

"Hari ini sedulur petani senang dengan harga gabah yang baik, sehingga mereka kian bersemangat tanam. Selanjutnya kita akan terus dorong adanya pemerataan pupuk ke petani, terutama pupuk yang bersubsidi," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (13/10/2023) lalu. 

Ia menjelaskan, kebutuhan pupuk nasional memerlukan basis data yang akurat. Oleh karenanya, pihaknya mendorong volume pupuk dapat sesuai guna menopang akselerasi produksi.

Baca juga: RI Mandeg Bangun Pabrik Pupuk Selama 40 Tahun, Satu Pabrik Baru Segera Berdiri di Papua Barat

Menurutnya, data kebutuhan pupuk secara by name by address diperlukan untuk memperlihatkan kebutuhan nasional. 

"Kalau volume pupuknya turun, maka produksi juga akan menurun. Tapi hari ini kita telah sepakat untuk sama-sama meningkatkan produksi. Ini adalah kuncinya," kata Arief.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Ketersediaan pupuk oleh Pupuk Indonesia

Lebih lanjut Arief menjelaskan, utilisasi pupuk menjadi salah satu faktor determinan produktivitas padi. Perlu adanya input yang akurat di tingkat hulu, sehingga produksi petani di hilir dapat terdorong naik.

"Subsidi pupuk harus benar-benar menyasar ke petani yang produktif. Ini untuk selaraskan antara tingkat produksi dan produktivitasnya. Nantinya di hilir, Bapanas siapkan BUMN sektor pangan sebagai offtaker hasil petani, termasuk beras yang dikelola oleh Perum Bulog," ujarnya. 

Baca juga: Pupuk Indonesia Ajak Mahasiwa Pertanian Jadi Pendamping Petani

Arief mengatakan, penugasan untuk pendistrisbusian pupuk juga menjadi tugas atau PR besarnya yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika seminggu setelah ia resmi menjabat sebagai Plt Mentan. Hal itu mengingat Musim Tanam (MT) I yang dimulai dari Oktober, november, dan Desember 2023 akan tiba.

SHUTTERSTOCK/CRINIGER OLIO Ilustrasi pupuk NPK.

"Kemudian berikutnya lagi persiapan musim tanam. Jadi, arahan Pak Jokowi nomor satu pupuk, sekarang saya lagi detailkan pupuk. Ada 26.000 titik outlet lebih punya Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) akan saya kontrol, semuanya harus ada pupuk, baik komersial maupun subsidi," kata Arief.

Cek ketersediaan pupuk di lapangan

Atas tugas itulah Plt Mentan Arief langsung tancap gas mengecek ketersediaan pupuk.

Di Karawang, Jawa Barat, Arief bersama eselon I Kementerian Pertanian langsung meninjau kios-kios penjual pupuk di sana. Arief berbincang-bincang dengan penjaga kios untuk menacari tahu keluhan apa yang kurang dari kios itu.

DOK. Humas Kementan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi bersama Direktur Utama (Dirut) Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat melakukan kunjungan bersama ke kios dan gudang pupuk di Karawang, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Indonesia Bakal Bangun Lagi Industri Pupuk, Pertama Setelah 40 Tahun

"Yang kurang apa?" tanya Arief kepada pedagang kios, Kamis (12/10/2023).

"NPK Phonska Subsidi, Pak. Ada, tapi kurang, tambahin Pak yang subsidi," jawab Abas, salah seorang pedagang kios.

Mendengar keluhan itu, Arief langsung memerintahkan jajaran dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi untuk terus memastikan pasokan pupuk selalu tersedia menjelang MT 1. Hal ini pun langsung disanggupi oleh Dirut Pupuk Indonesia.

Selain itu, Arief juga meminta agar ketersediaan pupuk merata di seluruh Indonesia.

Baca juga: Kartu Tani Kurang Efektif, Tebus Pupuk Subsidi Bisa Pakai KTP

Usai mengunjungi kios, Arief beserta rombongannya pun langsung mengunjungi pabrik Pupuk Indonesia yang ada di Karawang untuk mengecek langsung ketersediaanya.

Di sana, Arief beserta PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) memastikan kebutuhan pupuk untuk Musim Tanam (MT) I Periode Oktober 2023-Maret 2024 aman bagi petani seluruh Indonesia.

Adapun, stok pupuk bersubsidi yang saat ini per tanggal 10 Oktober 2023 tersedia sebanyak 1.442.553 ton, setara 263 persen atau dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 345.998 ton, dengan rincian urea sebanyak 941.712 ton dan NPK 500.841 ton.

DOK. Humas Kementan Kementan menyarankan pemda untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi bagi daerah yang mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, saat ini ada lima produsen pupuk di bawah supervisi Pupuk Indonesia beroperasi secara optimal.

Baca juga: Genjot Produktivitas, Pupuk Indonesia Dorong Petani Manfaatkan Program Makmur

Kelima produsen ini tersebar di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur, jelasnya.

“Pupuk Indonesia memastikan pupuk bersubsidi akan terdiristribusi dengan baik dari produsen ke kios-kios resmi. Dalam pendistribusian, Pupuk Indonesia menggunakan 13 kapal dengan 179 rute, 8.107 truk sewa dengan 1.049 rute, serta mengoperasikan 4 komplek pelabuhan khusus. Seluruh jaringan distribusi tersebut terpantau secara digital dan real-time,” kata Rahmad dalam kunjungan itu.

Ia menegaskan, Pupuk Indonesia juga memiliki sistem pemantauan distribusi pupuk secara digital dan real-time, baik di tingkat pabrik, pelabuhan, gudang, distributor, hingga kios. Oleh karena itu, stok pupuk disalurkan kepada petani sesuai regulasi.

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Ilustrasi bongkar muat pupuk bersubsidi jenis urea di Indonesia, 2023.

“Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia memastikan produksi dan ketersediaan pupuk bersubsidi terjaga, sehingga dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya,” tegasnya.

Baca juga: Curhat ke Plt Mentan, Petani Mengaku Sulit Dapat Pupuk Subsidi hingga Alat Pertanian

Kemudian, Arief memastikan langsung stok pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat tergolong aman. Dalam kunjungannya Arief mengungkapkan, stok pupuk sudah bisa dipastikan aman, baik subsidi maupun komersil semua tersedia di kios seluruh Indonesia.

Dengan ketersediaan pupuk, Kementan menargetkan produksi beras mencapai 35 juta ton pada tahun 2024.

"Saya menugaskan Dirjen PSP untuk dapat mengejar produksi beras hingga 35 juta ton, dan Dirjen Tanaman Pangan untuk membereskan Hama di pertanian,” terang Arief.

Kompas.com/ Tresno Setiadi Pekerja mengangkut karung pupuk di salah satu gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia (Persero) di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (23/6/2023) (Dok. Pupuk Indonesia (Persero)

Oleh sebab itu, yang menjadi tugas utama dari Pupuk Indonesia beserta lini usahanya yang lainnya adalah bagaimana menyiapkan dan mendistribusikan pupuknya secara adil kepada masyarakat. Karena, hingga saat ini masih ditemukannya keluhan masyarakat sulit mendapatkan pupuk.

Baca juga: Stok Pupuk Subsidi Aman, Distribusinya Dijamin Lancar

Di Sukoharjo, ketika Plt Mentan Arief Prasetyo kunjungan kerja bersama pejabat eselon I Kementerian Pertanian dan para direksi pupuk, Wakit, salah satu petani di sana, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, khususnya pupuk NPK.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah bisa membuat pupuk non subsidi namun dengan harga yang terjangkau.

"Keluhan pertama, kami berharap karena subsidi pupuk khusus NPK kita sangat kurang, saya mohon petani pupuk non subsidi disediakan dengan harganya terjangkau," keluh Wakit.

Ihwal keluhan itu, Plt Mentan pun meminta Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memikirkan dan mencari solusinya. Setelah itu, Rahmad memastikan kepada petani apa yang menjadi kebutuhan mereka, apakah ingin mendapatkan pupuk yang subsidi atau ingin mendapatkan pupuk yang harganya sedikit lebih mahal tapi hasilnya makmur.

Baca juga: Pupuk Indonesia Bangun Pabrik Baru Senilai Rp 10,52 Triliun

Rahmad menjelaskan, apabila petani tetap ingin mendapatkan harga yang mahal sedikit namun hasilnya makmur, bisa mengikuti Program Makmur milik Pupuk Indonesia. Lewat program itu, nantinya para petani akan mendapatkan tim pendampingan yang akan mendampingi mulai dari penanaman hingga sampai panen.

"Semua yang bergabung dalam Program Makmur itu naik rata-rata produktivitas panenya 30 persen. Itu petani mampu membeli pupuk di atas harga pupuk subsidi untuk mencukupi, hasilnya petani lebih sejahtera," ujar Rahmad.

Selain bisa menyiapkan ketersediaanya, Pupuk Indonesia juga harus bisa menjamin penyalurannya adil dan merata. Sebab, dalam hal pendistribusian pupuk, utamanya pupuk bersubsidi, potensi adanya penyelewengan cukup besar.

SHUTTERSTOCK/VITALII STOCK Ilustrasi pupuk urea dari ammonium

Penyaluran pupuk subsidi, apakah sudah tepat sasaran? 

Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Temuan ini berasal dari hasil kajian dan investigasi lembaga tersebut.

 Baca juga: Pasokan Pupuk Dipastikan Aman untuk Masa Tanam I 2023-2024

"Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam sebuah workshop.

Ombudsman mencatat ada lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. 

1. Tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan.
2. Permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. 
3. Pendataan ang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.
4. Masalah penyaluran pupuk yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. 
5. Permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Sebenarnya, perusahaan yang membidangi pupuk seperti Petrokimia Gresik, anggota Holding Pupuk Indonesia, memiliki inisiatif untuk memantau atau mengawal pendistribusian pupuk agar lancar dan merata dengan meluncurkan gudang dan pusat komando alias Warehouse & Bagging Command Center pada 17 Agustus 2023 lalu.

Baca juga: Stok Pupuk Subsidi Aman, Distribusinya Dijamin Lancar

Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo mengatakan, peluncuran fasilitas Warehouse & Bagging Command Center merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan bertransformasi berkelanjutan, dalam menjalankan amanah penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Fasilitas baru ini merupakan control tower bagi pergudangan dan pengantongan atau bagging di pabrik pupuk Phonska, ZA, Urea dan Pupuk Fosfat. Juga fasilitas gudang curah produk siap jual, serta fasilitas gudang inbag lini I Petrokimia Gresik.

Adapun fasilitas tersebut merupakan control tower bagi pergudangan dan pengantongan atau bagging di pabrik Phonska, ZA, Urea dan Pupuk Fosfat. Juga fasilitas gudang curah produk siap jual, serta fasilitas gudang inbag lini I Petrokimia Gresik.

SHUTTERSTOCK/ENDORPHIN_SK Ilustrasi pupuk ZA.

Command Center juga berfungsi sebagai titik pusat bantuan (helpdesk) yang aktif selama 24 jam (non stop), atas layanan shipping out kepada transportir dan pelanggan/distributor pupuk.

Baca juga: Imbas Kekeringan, Serapan Pupuk NPK Bersubsidi di NTT Belum Maksimal

Petrokimia Gresik pun terus melakukan digitalisasi guna menekan penyelewengan distribusi pupuk subsidi. 

Jauh sebelum itu, Ombudsman juga sudah mewanti-wanti pemerintah agar bisa menyalurkan pupuk subsidi dengan adil dan merata.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan, efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Yeka juga menyampaikan, saat ini terkait pupuk subsidi terdapat carut marut dalam tata kelolanya. 

Ia juga mengatakan pentingnya mengawasi proses pendataan penerima pupuk bersubsidi sampai ke proses penyaluran.

Baca juga: Beri Jaminan Penyediaan Pupuk Nonsubsidi, Petrokimia Gresik Klaim Bantu 21.403 Petani

"Pupuk bersubsidi rawan penyelewengan karena lemahnya pengawasan, apalagi yang terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar," ungkap Yeka.

Yeka menambahkan, proses pendataan juga menyebabkan permasalahan, sehingga timbul kegaduhan di lapangan.

"Pembenahan yang paling penting saat ini ada pada proses pendataan yang harus tepat sasaran dan proses pengawasan, transformasi pupuk merupakan suatu keniscayaan," sebut Yeka.

Yeka menegaskan, rencana rencana perubahan kebijakan pupuk bersubsidi menjadi Subsidi Langsung Pupuk (SLP) ataupun lainnya harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama pupuk bersubsidi.

Baca juga: Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Menurutnya, perlu ada perbaikan seperti tujuan program yang jelas, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, pendataan secara komprehensif, sistem penyaluran yang terintegrasi dalam satu platform digital dan arsitektur anggaran program pupuk bersubsidi secara merata.

PT Bank Syariah Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Mensesneg Pratikno meluncurkan Kartu Tani Digital dan secara simbolis menyalurkan KUR kepada masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (10/2/2023).

Masalah pada Kartu Tani dan solusinya

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) kepada petani melalui program Kartu Tani. 

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pemerintah memandang perlu untuk mengubah kebijakan subsidi pupuk agar transparan dan tepat sasaran. 

Kartu Tani berfungsi sama seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bedanya, Kartu Tani hanya dapat dimiliki oleh petani yang secara aturan dan ketentuan yang berlaku berhak atas bantuan langsung pupuk.

Baca juga: Lewat Kartu Tani, Kementan Yakin Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Sama seperti kartu ATM, untuk dapat digunakan perlu diisi terlebih dahulu dengan cara menabung atau top up. Pemilik Kartu Tani akan mengetahui jumlah kuota pupuk dan sisa kuota setelah dilakukan transaksi pembelian pupuk.

Namun sayangnya, tidak semua petani yang tercatat di Kementerian Pertanian yang memiliki kartu tani. Tercatat, ada sebanyak 16 persen petani dari total penerima pupuk subsidi, yang tidak bisa memanfaatkan Kartu Tani. 

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, selama ini penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani kurang efektif lantaran petani yang berada di daerah pegunungan tidak bisa memanfaatkan layanan tersebut.

Akhirnya pemerintah pun tetap memberikan kesempatan bagi petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan menunjukkan KTP dan syarat harus masuk dalam kelompok tani.

Baca juga: Mentan Amran: 16 Persen Petani Tidak Punya Kartu Tani

"Kan kita harus kreatif, kreativitas kita adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting gini deh, dia petani, dia berhak dapat pupuk, kita upayakan berikan," jelas Amran.

Amran menyebutkan ada sebanyak 16 persen petani dari total penerima pupuk subsidi, yang tidak bisa memanfaatkan Kartu Tani. Sehingga dia berharap dengan penyederhanaan regulasi ini, pupuk subsidi bisa merata ke semua petani.

"Sebenarnya pakai Kartu Tani tetap, tetapi yang belum punya, tidak bisa mengakses kita beri ruang. Apakah menggunakan KTP, Yang terpenting adalah mampu mengakses, bisa mendapatkan pupuk. Itu yang terpenting," ungkap Amran.

Sementara itu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, ihwal stok pupuk subsidi aman. Hanya saja dia tak menampik ada persoalan data bagi petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi.

Baca juga: Penyaluran Pupuk Subsidi Kini Diawasi Command Center 24 Jam Nonstop

Sehingga dia berharap penyaluran pupuk subsidi menggunakan KTP bisa menjawab kebutuhan petani khususnya yang berada di kawasan pegunungan.

"Pasokan sebenarnya ada, memang sekarang ini isunya di data. Jadi memang kita lagi akan kerja sama dengan timnya Pak Mentan untuk bisa memastikan data petani yang berhak mendapatkan pupuk itu kita update lagi dan kita pastikan penyalurannya lebih lancar ke depan," pungkasnya.