“Memadamkan Api” Perburuan Rente di Indonesia

Menurut dia, sebagai fenomena ekonomi, pemburu rente umumnya berupaya sedemikian rupa untuk meraih keuntungan finansial dan ekonomi besar dengan biaya sangat kecil.

Aktornya bisa saja para pelaku bisnis, dan para politisi atau pejabat korup yang ingin menggunakan kekuasaan birokrasinya demi meraih keuntungan material atau finansial.

Berbeda dengan perburuan rente ekonomi. Perburuan rente jenis ini tidak bermaksud meraih keuntungan material atau finansial.

Dalam hal ini, para pemburu melakukan berbagai upaya politis seperti lobi politik, negosiasi politik, bahkan melakukan tekanan politik dan menggunakan wewenang politik dengan maksud meraih keuntungan politis, seperti melanggengkan kekuasaan, memberlakukan suatu idiologi tertentu, atau meraih kemenangan dalam Pemilu.

Tidak jarang, upaya-upaya politis tersebut dilakukan sambil mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi, secara ekonomis-finansial mereka bisa saja merugi, tetapi mereka meraih keuntungan secara politis.

Perburuan rente di Indonesia

Peneliti Dini Rizki Fitriani (2021) mengungkapkan bahwa praktik perburuan rente bukan hal baru di Indonesia.

Menilik sejarahnya, praktik tersebut ibarat ‘nyala api’ yang sudah ada pada zaman kerajaan, zaman Kolonial Belanda, masa Kemedekaan, masa Orde Lama, dan menjadi semakin berkobar pada masa Orde baru hingga masa Reformasi sekarang ini.

Dalam kacamata Piotr Kozarzewski, praktik perburuan rente di Indonesia, tak hanya bernuansa ekonomis, tetapi bernuansa politik juga.

Dari sisi locusnya, perilaku perburuan rente di Indonesia, boleh dibilang terjadi di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pertanyaannya, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Alasannya yang paling kasat mata adalah karena proses dan mekanisme politik untuk menjadi pejabat publik dilakukan dengan biaya transaksi yang tinggi.

Proses politik yang bernuansa perburuan rente akan menghasilkan pejabat publik yang juga pemburu rente (rent seeker).

Sebab, ketika tokoh tersebut menjadi pejabat publik, maka yang bersangkutan pasti akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Ringkasnya, ada tiga jenis perburuan rente yang paling sering terjadi di Indonesia.

Pertama, lobi, calo atau perantara ekonomi-bisnis. Ini adalah fenomena pejabat publik memfasilitasi pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap proyek pembangunan pemerintah.

Praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk perburuan rente karena merugikan masyarakat dalam dua hal, yakni para pelaku usaha akan memasukkan seluruh biaya yang dikeluarkan – untuk pejabat – ke dalam komponen biaya proyek. Dampak selanjutnya, kualitas dan kuantitas proyek akan berada di bawah spesifikasi yang disepakati dalam kontrak proyek.