Ciptakan SDM Unggul, Pemerintah Salurkan 9.956 Beasiswa LPDP pada 2023

LPDP juga mendanai beasiswa kolaborasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). 

Baca juga: Cerita Nurul, Lolos Beasiswa LPDP Luar Negeri Setelah Gagal 13 Kali

Terdapat total 262.840 penerima beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud Ristek sejak 2020 sampai Oktober 2023. 

Sementara itu, penerima beasiswa kolaborasi dengan Kemenag sebanyak 2.183 orang dari 2022 sampai Oktober 2023.

Riset inovatif berkelanjutan

Tidak hanya layanan beasiswa, LPDP juga memberikan pendanaan riset bernama Riset Inovasi Produksi (Rispro) guna mendukung penelitian ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Program Rispro pertama kali dibuka pada 2013 dan sampai saat ini telah ada 2.492 proyek riset dengan status on-going sebanyak 1.568 proyek dan yang sudah selesai sebanyak 924 proyek dengan total pendanaannya mencapai Rp 1.9117 triliun.

Berbagai skema pendanaan riset kolaborasi maupun invitasi dengan menggandeng sejumlah stakeholder, seperti Kemendikbud Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan pihak lain berdasarkan kesepakatan. 

Baca juga: Dukung Transformasi Ekonomi dan Layanan Dasar, Kemenkeu Paparkan 5 Arah Pembangunan Infrastruktur 2024

Pendanaan LPDP telah banyak membantu jalannya penelitian dan pengembangan di berbagai sektor penting, seperti pangan, energi, kesehatan, tata kelola/kebijakan, pemberian penghargaan apresiasi talenta riset dan lainnya. 

Para penerima sekaligus pelaku riset sendiri berasal dari akademisi perguruan tinggi maupun peneliti di instansi yang sedang bekerja sama.

Ada pula pemanfaatan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) yang disalurkan kepada 16 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH). 

DAP Tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan akademis di kampus, seperti penyelenggaraan webinar/konferensi internasional, pembentukan dan penguatan world class university (WCU), pameran pendidikan, student exchange, dan program-program pengembangan lainnya. 

Saat ini, nilai kontrak untuk 16 PTN BH mencapai Rp 365,8 miliar dengan proses pencairan secara multiyear yang sedang berjalan.

Baca juga: Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

Alokasi APBN 2024 memastikan komitmen dan keberpihakan pemerintah dengan menganggarkan Rp 665 triliun untuk bidang pendidikan. 

Anggaran tersebut akan dipakai untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan operasional sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sertifikasi, dan beasiswa. 

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan sarana prasarana di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).