APBN 2024 Dukung Kesejahteraan Anak, dari Layanan Kesehatan hingga Inklusi Digital

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, salah satunya dengan menetapkan kebijakan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/12/2023), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan, kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

Kebijakan kesehatan 

Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kesehatan anak-anak sebagai prioritas utama yang diwujudkan.  

Kebijakan tersebut difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak dengan mencakup berbagai program proaktif. 

Upaya itu mencakup program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Optimalkan Kinerja Penyerapan APBN 2024 

“Inisiatif kesehatan tersebut berfokus pada percepatan penurunan stunting, yakni masalah gizi kronis yang sering dialami anak-anak,” tulis Kemenkeu. 

Pendekatan itu tidak hanya mencakup penajaman lokasi, tetapi juga intervensi yang berfokus pada penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengn alokasi anggaran Rp 25,4 miliar.

DOK. Humas Kemenkeu Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan program proaktif, seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 14,4 miliar untuk 100.000 balita yang mengalami kekurangan gizi.

Selain itu, keluarga dengan bayi dan balita mendapatkan fasilitasi serta pembinaan melalui program 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang melibatkan sebanyak 8,1 juta keluarga dengan alokasi sebesar Rp 32,3 miliar.  

Pendekatan 1.000 HPK melibatkan keluarga dalam upaya preventif dan promotif untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang optimal sejak dini.

Baca juga: Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

Tujuan pemerintah melakukan itu adalah untuk mengurangi dampak buruk gizi kronis pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Lagi pula, program itu tidak hanya memberikan solusi jangka pendek melalui penyediaan makanan tambahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada keluarga.

“Melalui pendekatan proaktif itu, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi angka kematian anak, tetapi juga secara menyeluruh meningkatkan status kesehatan anak-anak di Indonesia,” tulis Kemenkeu. 

Dengan menjaga kesehatan anak-anak, APBN berperan aktif dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi muda, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Program pendidikan

Kebijakan peningkatan kesejahteraan anak berikutnya adalah meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia yang tercermin dalam berbagai inisiatif yang holistik. 

Baca juga: APBN 2024 Disebut Penting untuk Dorong Kelancaran Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan akses pendidikan di semua tingkatan.

Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi fokus melalui optimalisasi anggaran transfer ke daerah bidang pendidikan. 

“Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan landasan pendidikan yang kokoh sejak dini,” tulis Kemenkeu.

Tidak hanya pada tingkat dasar, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi prioritas untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang setara. 

“Percepatan dalam peningkatan kualitas sarana penunjang pendidikan di wilayah-wilayah itu semakin penting agar disparitas pendidikan dapat diminimalkan,” tulis Kemenkeu.

Baca juga: Dampingi Jokowi, Sri Mulyani Serahkan DIPA dan TKD APBN 2024 secara Digital

Pemerintah juga meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai landasan yang tidak dapat diabaikan.

Dengan memastikan para pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir, pemerintah bertujuan memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain pendidikan akademik, penguatan pendidikan vokasi dengan menghubungkannya secara langsung terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja menggambarkan visi jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan tuntutan industri.

“Melalui strategi link and match, pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyongsong dunia kerja dengan keterampilan yang sesuai,” tulis Kemenkeu.

Peningkatan investasi di bidang pendidikan menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. 

Baca juga: Dukung Ekonomi Sirkular, Kemenkeu Resmikan Program Pengelolaan Sampah

Dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai, pemerintah berupaya membangun fondasi pendidikan yang kokoh, memberikan dampak positif bagi perkembangan individu, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. 

Dalam keseluruhan, upaya-upaya tersebut menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta potensi setiap anak Indonesia.

Infrastruktur berfokus anak

Selanjutnya, pemerintah menggunakan proyek infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan anak. Sebab, infrastruktur memiliki peran sentral dengan fokus khusus pada pembangunan sarana pendidikan. 

Kemenkeu menyebutkan, kualitas fasilitas pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Untuk itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana pendidikan dasar dan menengah.

Baca juga: Dukung Ekonomi Sirkular, Kemenkeu Resmikan Program Pengelolaan Sampah

Pembangunan sarana pendidikan tersebut mencakup 732 unit sekolah, yang melibatkan pembangunan sekolah baru, rehabilitasi sekolah yang sudah ada, dan perbaikan fasilitas pendidikan yang memerlukan pembaruan. 

“Fokus utama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan fondasi pendidikan yang kuat bagi anak-anak Indonesia sejak usia dini hingga masa remaja mereka,” tulis Kemenkeu.

Pembangunan sarana pendidikan bukan hanya sekadar upaya membangun struktur fisik, tetapi juga merupakan investasi dalam masa depan anak-anak. 

Proyek infrastruktur itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan ruang dengan menghadirkan lingkungan belajar yang modern, aman, dan berstandar sehingga potensi setiap siswa dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, pembangunan sarana pendidikan juga dapat memberikan dampak positif lebih luas pada komunitas sekitarnya. 

Baca juga: Dukung Transformasi Ekonomi dan Layanan Dasar, Kemenkeu Paparkan 5 Arah Pembangunan Infrastruktur 2024

Dengan memiliki sekolah yang memadai, anak-anak memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan peluang masa depan mereka.

“Dengan demikian, proyek infrastruktur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan fondasi pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan,” tulis Kemenkeu. 

Pemerintah menegaskan, pembangunan sarana pendidikan yang memadai bukan hanya menjadi simbol pembangunan fisik semata, melainkan juga manifestasi dari investasi dalam generasi muda untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas, berdaya saing, dan berdaya tahan di masa yang akan datang.

Program inklusi digital dan literasi

Dalam keterangan tertulisnya, Kemenkeu menyatakan bahwa APBN 2024 mengakomodasi pentingnya literasi digital dalam dunia kontemporer dan meresponsnya melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi digital bagi anak-anak. 

Baca juga: Ciptakan SDM Unggul, Pemerintah Salurkan 9.956 Beasiswa LPDP pada 2023

“Pemerintah menyadari bahwa kemampuan mengelola dan memahami teknologi informasi menjadi keterampilan krusial dalam menghadapi tuntutan zaman sekarang,” tulis Kemenkeu. 

Oleh karena itu, APBN mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan perangkat digital, akses internet, dan konten pendidikan yang disesuaikan guna meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda.

APBN juga berinvestasi dalam konten pendidikan yang bersifat digital. Ini mencakup pengembangan materi pembelajaran online yang disesuaikan dengan kurikulum, bersifat interaktif, dan mendukung pengembangan literasi digital anak-anak. 

Dengan menyediakan konten yang relevan dan menarik, APBN bertujuan membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan efektif bagi generasi muda.

Melalui inisiatif ini, APBN tidak hanya berfokus pada pendidikan konvensional tetapi juga mengakomodasi kebutuhan literasi digital anak-anak. 

Baca juga: Dorong Akses Perumahan Layak Huni, Pemerintah Cetuskan Kredit KPR FLPP

“Pemerintah berharap, dengan meningkatnya literasi digital, anak-anak Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin didominasi teknologi informasi,” tulis Kemenkeu. 

Dengan demikian, APBN berperan dalam membentuk generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi era digital. Adapun secara keseluruhan, APBN Indonesia mencerminkan komitmen yang komprehensif terhadap kesejahteraan anak-anak. 

Dengan mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan menangani masalah seperti pekerja anak, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan dengan setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang. 

“Upaya berkelanjutan dan implementasi kebijakan ini menjadi langkah kunci untuk menjamin masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi generasi muda bangsa,” tulis Kemenkeu. 

Penanggulangan pekerja anak

DOK. Humas Kemenkeu Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan ebijakan peningkatan kesejahteraan anak berikutnya adalah meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia yang tercermin dalam berbagai inisiatif yang holistik.

APBN 2024 memprioritaskan penanggulangan pekerja anak dengan mengalokasikan sumber daya yang sesuai standar internasional dan prinsip hak asasi manusia (HAM). 

Baca juga: Jadi Tulang Punggung Perekonomian, UKM Didorong Kemenkeu Tembus Pasar Ekspor

Inisiatif itu mencakup serangkaian langkah yang lebih dari sekadar penegakan hukum, melibatkan kampanye pendidikan, dan program dukungan untuk keluarga.

“Upaya itu untuk memastikan anak-anak tidak dipaksa bekerja dengan mengorbankan pendidikan dan kesejahteraan mereka,” tulis Kemenkeu.

Upaya penegakan hukum menjadi bagian integral dari inisiatif itu. Pemerintah memastikan regulasi yang melarang pekerjaan anak dijalankan dengan tegas. 

Langkah-langkah penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera dan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi pelaku pelanggaran hak anak. 

“Pemantauan dan penindakan hukum terhadap kasus pekerja anak menjadi komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan serius,” tulis Kemenkeu.

Baca juga: Alokasi DAU Capai Rp 427,69 Triliun pada 2024, untuk Gaji ASN hingga Dana Pendidikan 

Selain upaya penegakan hukum, APBN juga mewujudkan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pekerjaan anak terhadap perkembangan fisik dan mental anak-anak. 

Kampanye pendidikan itu bertujuan mengubah paradigma masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas dari eksploitasi pekerjaan.

Lebih jauh lagi, program dukungan untuk keluarga menjadi kunci dalam mengatasi akar permasalahan pekerja anak. 

“APBN memastikan adanya program yang memberdayakan keluarga, khususnya mereka yang rentan terhadap praktik pekerja anak,” tulis Kemenkeu.

Dukungan itu melibatkan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan kesehatan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin menjadi pemicu pekerjaan anak.

Baca juga: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Jadi Solusi untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dengan pendekatan holistik tersebut, APBN tidak hanya menangani konsekuensi pekerjaan anak secara langsung, tetapi juga berusaha menangani akar permasalahan melalui edukasi, penegakan hukum, dan dukungan keluarga. 

“Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengorbankan hak-hak fundamental mereka,” tulis Kemenkeu.

Bantuan sosial dan perlindungan

APBN turut melibatkan sejumlah program bantuan sosial yang dirancang khusus sebagai upaya memberikan perlindungan dan bantuan kepada keluarga dalam kondisi rentan.

Program itu dirancang memberikan dukungan komprehensif, yang mencakup aspek keuangan, nutrisi, dan bantuan khusus untuk keluarga, terutama anak-anak, yang menghadapi tantangan ekonomi.

Bantuan keuangan yang disalurkan melalui program itu dirancang memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Ini dilakukan agar dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi yang mungkin dihadapi.  

Baca juga: Kemenkeu Paparkan Arah Kebijakan 2024, dari Dana Desa hingga Otsus 

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memberikan keamanan finansial kepada keluarga agar mereka dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok anak-anak.

“Dukungan nutrisi menjadi elemen kunci dalam program bantuan sosial ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai,” tulis Kemenkeu. 

Pemberian kepastian itu tidak hanya mencakup distribusi makanan bergizi, tetapi juga penyuluhan tentang pola makan sehat agar tumbuh kembang anak-anak tetap optimal.

“Melalui pendekatan holistik ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat,” tulis Kemenkeu. 

Tujuan utama pengamanan kondisi sosial masyarakat adalah melindungi anak-anak dari dampak negatif kemiskinan, memberikan mereka akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta membentuk fondasi yang lebih kuat bagi masa depan yang lebih baik. 

Baca juga: Kemenkeu Pastikan PNBP 2024 Digunakan untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

“Program bantuan sosial ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga keberlanjutan dan inklusivitas dalam pembangunan sosial ekonomi negara,” tulis Kemenkeu.