Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anggito Abimanyu
Dosen UGM

Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM. Ketua Bidang Organisasi, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Badan Supervisi BI, OJK, dan LPS

Kompas.com - 11/12/2023, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Laporan keuangan tahunan BI, OJK dan LPS diaudit oleh BPK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan laporan audit BPK dalam beberapa tahun terakhir, BI, OJK dan LPS telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan tahunannya.

Setiap tahun, BI, OJK dan LPS menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan setelah laporan auditor disampaikan kepada mereka.

Sementara dalam hal kebijakan teknis, ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain.

Mereka melakukan koordinasi kebijakan secara regular dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan.

Badan Supervisi tidak dapat melakukan intervensi atau hak lainnya dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan dari ketiga institusi tersebut.

Jadi mengapa diperlukan lembaga lain seperti Badan Supervisi?

Sejarah Badan Supervisi

Badan Supervisi yang pertama, yakni BSBI lahir pada 2004, bersamaan dengan ditetapkannya UU Bank Indonesia nomor 3 tahun 2004.

Berawal dari buruknya tata Kelola dan kebijakan di Bank Indonesia pada waktu itu. Rupiah tidak stabil, inflasi tinggi, pengawasan bank lemah, skandal BLBI, krisis moneter dan terjadinya kasus-kasus korupsi di internal Bank Indonesia, khususnya menyangkut Gubernur dan Dewan Gubernur.

Untuk mengatasi masalah kemelut di Bank Indonesia, Pemerintah pada waktu itu mengusulkan perubahan fundamental di tubuh BI dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Supervisi di Bank Indonesia.

Pihak pimpinan BI menyetujui pembentukan OJK terpisah dari BI, namun menolak keberadaan Badan Supervisi di Bank Indonesia.

Alasannya adalah bahwa Bank Indonesia harus independen dalam perumusan kebijakan oleh Dewan Gubernur. Setelah pembahasan cukup lama, maka disepakati model BSBI yang merupakan alat kelengkapan dari DPR.

Uniknya BSBI tidak berada dalam organisasi Bank Indonesia dan juga tidak dalam organisasi DPR, namanya kepanjangan tangan DPR.

BSBI menjadi sangat mandul, apalagi kantor dan biaya operasional juga dari Bank Indonesia. Waktu itu DPR juga tidak siap untuk memanfaatkan keberadaan BSBI.

Pengawasan DPR bukan teknis dan rumit. Dan dalam hal pengawasan teknis dan kebijakan DPR dapat setiap waktu memanfaatkan hasil pengawasan dari BPK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Per Maret 2024,  BCA Telah Gelontorkan Rp 117,7 Triliun untuk UMKM

Per Maret 2024, BCA Telah Gelontorkan Rp 117,7 Triliun untuk UMKM

Whats New
Daftar 15 Sekolah Kedinasan Kemenhub yang Buka Formasi CPNS 2024

Daftar 15 Sekolah Kedinasan Kemenhub yang Buka Formasi CPNS 2024

Whats New
Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Whats New
Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Whats New
Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Whats New
Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Whats New
Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Mengenal 2 Jenis Bias Psikologis dalam Investasi dan Cara Menghadapinya

Mengenal 2 Jenis Bias Psikologis dalam Investasi dan Cara Menghadapinya

Earn Smart
Target Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Target Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Whats New
Berantas Judi 'Online', Menkominfo Ancam X, Google, hingga Meta Denda Rp 500 Juta

Berantas Judi "Online", Menkominfo Ancam X, Google, hingga Meta Denda Rp 500 Juta

Whats New
Kurangi Emisi GRK, MedcoEnergi Tingkatkan Penggunaan Listrik PLN di Blok Migasnya

Kurangi Emisi GRK, MedcoEnergi Tingkatkan Penggunaan Listrik PLN di Blok Migasnya

Whats New
Kominfo Telah Putus Akses 1,91 Juta Konten Judi 'Online' sejak 2023

Kominfo Telah Putus Akses 1,91 Juta Konten Judi "Online" sejak 2023

Whats New
Elon Musk Sebut AI Bakal Ambil Alih Semua Pekerjaan Manusia

Elon Musk Sebut AI Bakal Ambil Alih Semua Pekerjaan Manusia

Whats New
Tips Bikin CV yang Menarik agar Dilirik HRD

Tips Bikin CV yang Menarik agar Dilirik HRD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com