Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Mencapai Rp 347,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 347,6 triliun. Nilai ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan atau realisasi tahun 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit APBN 2023 ditutup sebesar Rp 347,6 triliun, atau setara 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka defisit APBN itu lebih rendah dibandingkan target teranyar pemerintah, yakni sebesar Rp 479,9 triliun atau setara 2,27 persen terhadap PDB.

Baca juga: OIKN Yakin 80 Persen Dana Pembangunan IKN Non APBN Bakal Tercapai

DOK. Humas Kemenkeu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pembukaan seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12, di Nusa Dua, Bali, yang dihelat mulai Rabu (6/12/2023) sampai Kamis (7/12/2023).

"APBN 2023 kita desain dengan defisit Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen (terhadap) GDP. Kemudian tengah tahun kita revisi lebih rendah lagi Rp 479,9 triliun atau 2,27 persen GDP," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Ternyata realisasi defisit ktia jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun. Bayangkan hampir dari setengah desain original," sambungnya.

Meskipun mencatatkan defisit, keseimbangan primer APBN masih terjaga, yakni surplus sebesar Rp 92,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding target pemerintah, yakni defisit sebesar Rp 38,5 triliun.

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Baca juga: Soal Proyek IKN, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi Benalu APBN

"Ini adalah surplus kesimbangan primer pertama kali sejak 2012," ujar Sri Mulyani.

Defisit APBN dibentuk dari pendapatan negara yang lebih rendah dari realisasi belanja negara. Bendahara Negara menyebutkan, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.774,3 triliun, setara dengan 105,2 persen dari target terbaru pemerintah.