Jelang Akhir 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih 79,9 Persen dari Target APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi belanja pemerintah pusat masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Padahal, tahun anggaran 2023 akan berakhir dalam kurun waktu dua pekan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.840,4 triliun sampai dengan 12 Desember 2023.

Nilai itu setara dengan 79,9 persen dari target APBN terbaru yang dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, yakni sebesar Rp 2.302,5 triliun.

Baca juga: Belanja Pemerintah Pusat Turun 5,9 Persen, Ini Penyebabnya

SHUTTERSTOCK/DEVMOGRAPH Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu, realisasi belanja pemerintah turun 5,9 persen. Tercatat realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 1.955,2 triliun.

Sri Mulyani memastikan, turunnya realisasi belanja pemerintah pusat bukan disebabkan oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pasalnya, realisasi belanja pos ini berjalan sesuai dengan target dan masih tumbuh tipis.

Berdasarkan data APBN KiTa, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun, atau setara 94,5 persen dari target yang dipatokk sebesar Rp 1.000,8 triliun.

Nilai realisasi itu meningkat 0,4 persen dibanding tahun lalu.

Baca juga: Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terus Meningkat, Sri Mulyani: Lebih Akurat Pantau Belanja Pemerintah

"Kita lihat, kalau belanja K/L, beberapa belanja kementerian lembaga yang penting seperti persiapan pemilu, pembangunan IKN, infrastruktur prioritas, bansos, itu semua berjalan sesuai yang dirancang," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2023, di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Lemahnya realisasi belanja pemerintah pusat utamanya dipicu oleh belanja non K/L. Realisasi pos belanja ini baru mencapai Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun.