Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pinjaman dari China Development Bank Buat Tutupi Pembengkakan Biaya KCJB Segera Cair

Kompas.com - 09/01/2024, 09:41 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pinjaman dana (loan) dari China Development Bank (CDB) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan segera cair.

Dana pinjaman ini untuk menutup cost overrun atau pembengkakan biaya dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kendati begitu, Tiko, sapaan akrabnya tak merinci berapa besaran pinjaman yang disetujui, termasuk pula besaran bunga utangnya.

Baca juga: Bertemu PM China, Jokowi Minta Pembengkakan Biaya KCJB Dibereskan

"Sudah tandatangan, tapi saya angkanya lupa berapa. Tapi sudah tanda tangan, sudah mau cair," ujarnya di di Waskita Rajawali Tower, Jakarta, Senin (8/1/2024)

Ia menjelaskan, dana pinjaman tersebut akan masuk ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lantaran, KAI merupakan pemimpin konsorsium BUMN yakni dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Adapun BUMN lain yang terlibat dalam pembangunan kereta modern tersebut yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

"Itu kan nanti loan-nya di KAI. Itu sebenarnya injeksi modal KAI," kata Tiko.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai sejak 2016 yang mulanya ditargetkan rampung pada 2019, namun beberapa hambatan, seperti pandemi Covid-19, membuat kereta yang juga dikenal dengan sebutan Kereta Cepat Whoosh itu mundur ke 2023.

Mundurnya target pengerjaan proyek ini membuat terjadinya pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per dollar AS), dari rencana semula sekitar Rp 113 triliun menjadi sebesar Rp 131 triliun.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China. Dari sisi Indonesia, pembengkakan biaya ditutupi melalui pinjaman dari CDB maupun suntikan dana dari negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Tiko sebelumnya pernah menyebutkan, Indonesia membutuhkan 550 juta dollar AS atau setara Rp 8,3 triliun untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dollar AS, pinjamannya sedang kita ajukan ke China Development Bank (CDB)," kata Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).

Baca juga: RI Harus Utang Lagi ke China Rp 8,3 Triliun untuk Tambal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sementara dana dari negara, KAI menerima suntikan PMN dari tahun anggaran 2022 senilai Rp 3,2 triliun.

Terkait bunga utang dari pinjaman ke CBD, Tiko sempat mengatakan, pemerintah telah berhasil melakukan negosiasi dari awalnya sebesar 4 persen menjadi sekitar 3,7 persen-3,8 persen.

Ia bilang, bunga utang dari CBD itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat atau U.S. Treasury.

"Angkanya 3,7-3,8 persen, karena kita lihatin treasury yield-nya Amerika kan sekarang 5,25 persen. Artinya jauh di bawah treasury yield Amerika. Jadi memang itu bunga konsesi lah, diberikan bunga khusus juga dengan tenor yang panjang sekali, 35 tahun," ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Soal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi, Kita Sikat!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Whats New
Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Whats New
HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

Whats New
PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

Whats New
Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Whats New
Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Whats New
Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com