Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Munir Sara
Tenaga Ahli Anggota DPR RI

Menyelesaiakan Pendidikan S2 dengan konsentrasi kebijakan publik dan saat ini bekerja sebagai tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XI

Tantangan Capres Wujudkan Kedaulatan Pangan

Kompas.com - 20/01/2024, 08:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Secara perniagaan, dari aspek national gain memang berdampak positif, karena dalilnya impor selalu lebih murah.

Namun cara berpikir seperti ini dapat dikoreksi, karena dari sisi produsen lokal justru merugikan. Impor produk pangan seperti beras, misalnya, selalu merugikan petani dalam negeri.

Oleh sebab itu, pencadangan stok pangan, idealnya disuplai oleh produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, politik pangan dalam konteks “kebijakan pangan nasional” dengan food estate, adalah gagasan strategis.

Apalagi basis dari food estate juga pada pangan lokal, sebagai bentuk diversifikasi pangan. Namun membutuhkan dukungan infrastruktur dan investasi yang besar.

Sebaliknya, dalam mewujudkan ketahanan pangan, arah kebijakan capres Anies Baswedan di sektor pangan adalah mengembangkan skema contract farming. Program yang dinilai cukup berhasil dalam menciptakan pasokan pangan dan kesejahteraan petani domestik.

Evidance base policy dari contract farming dapat dilihat dari cara Anies mengelola kebijakan pangan di Jakarta.

Melalui kebijakan ini, pasokan pangan di Jakarta ditopang dengan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan di luar Jakarta. Dengan skema ini, petani mendapatkan jaminan harga dan kuantitas pembelian, sementara Pemprov DKI mendapatkan pasokan beras berkualitas dan murah.

Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKI Jakarta, pasokan beras dari Bogor mencapai 1.000 ton per bulan, dengan harga Rp 9.500 per kilogram, lebih murah dari harga pasar yang berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per kilogram.

Selain itu, kualitas beras juga terjamin, karena petani menggunakan varietas unggul seperti Mekongga dan Inpari.

Selama menjadi Gubernur DKI, Anies juga meluncurkan program contract farming untuk sayuran organik, yang melibatkan 500 petani di Bogor dan Sukabumi.

Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi polusi, dan memberdayakan petani lokal.

Pengembangan contract farming juga dilakukan pada komoditas lain seperti daging sapi, telur ayam, dan ikan.

Dengan contract farming, Anies berharap dapat mengurangi ketergantungan DKI Jakarta terhadap impor pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjamin ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau.

Sementara itu, capres Ganjar Pranowo menitik beratkan pada inovasi dan hilirisasi di sektor pangan berbasiskan riset lokal.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com