Kemenko Marves: Perpres Bisnis Penyimpanan Karbon Rampung Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan aturan terkait carbon capture and storage (CCS) atau carbon capture, utilizaton and storage (CCUS) bakal rampung bulan Januari 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, payung hukum mengenai bisnis penyimpanan karbon itu akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini aturan itu sedang dirampungkan.

"Perpres CCS harusnya coming out very soon (terbit segera) karena semua sudah proses tahapannya sudah dilakukan. (Targetnya) bulan ini," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Kaleidoskop Pasar Modal 2023: Berlakunya Normalisasi Jam Perdagangan hingga Hadirnya Bursa Karbon

Ia menuturkan, dalam Perpres tersebut akan diatur ketentuan penerapan CCS di luar wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Hal ini seiring dengan potensi penyimpanan karbon dioksida RI yang besar.

Indonesia diperkirakan memiliki kapasitas penyimpanan karbon dioksida mencapai 400p600 gigaton di dalam depleted reservoir dan saline aquifer.

"Potensi yang paling besar di Indonesia itu selain reservoir, adalah saline aquifer di luar WK Migas. Ini memungkinkan operator untuk melakukan ke sana juga," ucapnya.

Baca juga: Tekan Emisi Karbon, Perhutani Gandeng Pertamina Garap Proyek NEBS

Jodi mengatakan, Perpres tersebut juga bakal membuka peluang untuk industri selain migas menerapkan teknologi CCS/CCUS. Dengan demikian, akan lebih banyak sektor yang terlibat dalam bisnis penyimpanan karbon, misalnya sektor besi baja, kaca, hingga smelter.

Kemudian, aturan tersebut juga membuka peluang untuk bisnis penyimpanan karbon dilakukan secara crossborder atau lintas batas negara. Hal ini untuk mencapai target Indonesia menjadi CCS Hub di kawasan Asia Tenggara.

"Namun alokasi domestik tetap lebih besar akan dilakukan. Alasan dibuka crossborder agar kita bisa menjadi CCS Hub," imbuh dia.

Baca juga: Di COP28 Dubai, Petrokimia Gresik Paparkan Strategi Tekan Emisi Karbon

Lebih lanjut, melalui skema crossborder, Perpres ini diyakini akan mampu membuka peluang investasi lebih besar di sektor CCS/CCUS. Hal ini mengingat biaya investasi penerapan CCS/CCUS cukup mahal sebab teknologinya yang terbarukan.

"Investasi (CCS/CCUS) memang besar, namun dengan crossorder ini akan membuat banyak investasi masuk. Jadi pada akhirnya industri bisa menggunakan CCS dengan lebih affordable (terjangkau)," pungkas Jodi.

Baca juga: Bursa Karbon, OJK: 71,95 Persen yang Ditawarkan Belum Terjual