Simak Lagi, Cara Menghitung Potongan PPh 21 Terbaru beserta Contohnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mekanisme penghitungan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 terbaru belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Penghitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) disebut sejumlah karyawan membuat potongan pajak lebih besar.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, mekanisme penghitungan PPh 21 dengan TER tidak menyebabkan adanya kenaikan potongan pajak.

Pasalnya, jika dilihat secara tahunan, potongan PPh 21 yang akan diterima oleh karyawan akan sama dengan mekanisme sebelumnya.

Baca juga: Penghitungan Pemotongan PPh 21 Diubah, Ditjen Pajak: Bukan Pajak Baru

Dok. Freepik Ilustrasi pajak

Lantas, bagaimana mekanisme penghitungan PPh 21 dengan menggunakan TER?

Sebagai informasi, penyesuaian mekansime penghitungan PPh 21 mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Penyesuaian itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

Melalui PP Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah membagi TER menjadi 2 jenis, yakni TER bulanan dan TER harian. TER bulanan diberikan kepada WP yang mendapat penghasilan bulanan dan berstatus pegawai tetap.

Adapun TER harian dikenakan untuk WP dengan penghasilan harian, mingguan, satuan, atau borongan bersatatus pegawai tidak tetap.

Baca juga: Cara Baru Penghitungan Pemotongan PPh 21 untuk Pegawai Tetap

TER digunakan untuk menghitung besaran PPh pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir atau periode 11 bulan pertama. Sementara untuk menghitung PPh pada masa pajak terakhir atau 1 bulan terakhir menggunakan ketentuan lama yang tertuang dalam tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Adapun besaran TER bulanan dibagi menjadi tiga kategori, yakni A, B, dan C. Kategori tersebut didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan WP.

Dok. Freepik Ilustrasi pajak. Salah satu jenis pajak yang termasuk pajak tidak langsung adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Besaran tarif yang dikenakan setiap kategori adalah nol persen hingga 34 persen, tergantung besaran penghasilan yang diterima setiap bulan.

Secara lebih rinci pengkatogerian TER bulanan sebagai berikut. 

Baca juga: Ditjen Pajak Siap Rilis Aplikasi PPh 21 Tarif Efektif pada Januari 2024

• TER A, PTKP: Tidak Kawin tanggungan 0 (TK/0), TK/1, dan Kawin tanggungan 0 (K/0)
• TER B, PTKP: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
• TER C, PTKP: K/3.

Sementara itu, untuk menghitung besaran PPh pada masa pajak terakhir dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah sebagai berikut. 

• Penghasilan Rp 0 sampai dengan Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5 persen
• Penghasilan di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak 15 persen
• Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 25 persen
• Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 30 persen
• Penghasilan di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 35 persen.

Contoh penghitungannya sebagai berikut. 

Baca juga: Tidak Padankan NPWP dan NIK, Wajib Pajak Tidak Bisa Lapor SPT hingga Kena Potongan PPh Lebih Besar

Tuan R merupakan pegawai tetap perusahaan PT ABD dan memperoleh gaji sebulan Rp 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 100,000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Dengan demikian, Tuan R tergolong ke dalam TER A lapisan 9 (penghasilan di atas Rp 9,65 juta sampai Rp 10,05 juta) sehingga TER bulanan yang dikenakan sebesar 2 persen.
lama

Cara penghitungan lama. 

• Gaji = Rp 10 juta
• Biaya jabatan = 5 persen x Rp 10 juta = Rp 500.000
• Iuran pensiun = Rp 100.000
• Penghasilan neto = gaji - biaya jabatan - iuran pensiun = Rp 9,4 juta.
• Penghasilan neto setahun = Rp 9,4 juta x 12 = Rp 112,8 juta
• PTKP setahun = Rp 58,5 juta
• Penghasilan kena pajak (PKP) = penghasilan neto setahun - PTKP setahun = Rp 54,3 juta.
• PPh 21 terutang = Rp 54,3 juta x 5 persen = Rp 2,715 juta
• PPh 21 per bulan (Januari sampai Desember) = Rp 226.250

Baca juga: Upah Karyawan Meningkat, Setoran PPh 21 Naik

Dengan penghitungan lama, Tuan R dikenakan PPh 21 sebesar Rp 2,715 juta per tahun atau sebesar Rp 226.250 per bulan.

• PPh 21 per bulan periode Januari hingga November = penghasilan bruto x TER bulanan = Rp 10 juta x 2 persen = Rp 200.000 per bulan
• PPh 21 bulan Desember = PPh 21 terutang penghitungan lama - PPh 21 periode Januari hingga November = Rp 2,715 juta - Rp 2,2 juta = Rp 515.000.

Dengan demikian, total PPh 21 setahun yang dikenakan terhadap Tuan R sebesar Rp 2,715 juta. Total potongan pajak yang didapatkan pun sama dengan mekanisme sebelumnya.