Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, Pemprov Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51 persen, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49 persen.
Adapun skema pendanaan dapat dilakukan lewat sejumlah opsi, termasuk dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Balli dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," jelas Budi.
Tidak hanya dari dalam negeri, beberapa negara asing juga berminat memberikan investasi untuk proyek pembangunan LRT Bali 2024, salah satunya Korea Selatan.
Pemerintah pun akan menerima siapa pun investornya jika sudah memenuhi ketentuan seperti memiliki teknologi pembangunan LRT, kemampuan pembangunan yang cepat dan biaya yang kompetitif, serta bersedia melakukan transfer teknologi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.