Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Berikan Sanksi Administratif terhadap Pelanggar, Ini Sebabnya

Kompas.com - 25/02/2024, 12:14 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, pengenaan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran memberikan dampak positif bagi pemulihan ekosistem sekaligus lebih memberi efek jera.

Sebab, penerapan sanksi administratif lebih memprioritaskan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh pemilik usaha.

"Penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan sejauh ini telah mampu menghadirkan keadilan restoratif, sebab kerusakan akibat pelanggaran dapat dipulihkan kembali melalui sanksi administratif yang dikenakan,” kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (25/2/2024).

Baca juga: Investasi di Sektor Perikanan RI Capai 9,56 Triliun, China Investor Terbesar

Pung Nugroho atau biasa disapa Ipunk ini mengatakan, prinsip ultimum remedium melalui penerapan sanksi administratif mampu wujudkan keadilan restoratif (restorative justice) di sektor kelautan dan perikanan.

"Dalam prinsip ultimum remedium, sanksi pidana hanya diberlakukan sebagai upaya akhir, apabila sanksi administratif dan sanksi perdata dirasa belum dapat memenuhi keadilan pada penyelesaian kasus di sektor kelautan dan perikanan," ujarna.

Senada dengan pernyataan Ipunk, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta menekankan perihal penerapan pidana yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi.

Pasalnya, yang sering tertangkap pidana adalah pelaku yang bertindak di lapangan atau nahkoda, bukan pemilik usaha. Sementara dalam penerapan sanksi administratif, pihak yang dikenakan sanksi adalah pemilik usaha.

"Di tahun 2023, kami melakukan pengenaan saksi administratif berupa Paksaan Pemerintah atau penyegelan di 19 lokasi yang terdapat kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Selain itu, dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang langsung dikenakan kepada pelaku usaha diharapkan lebih mendatangkan keadilan dan efek jera" kata Suharta.

Suharta mengatakan, pihak yang berwenang memberikan sanksi administratif tersebut antara lain Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Dalam implementasinya, Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal. Sementara Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Untuk diketahui, berdasarkan data KKP, sepanjang tahun 2023, sebanyak 1.177 kasus di bidang kelautan dan perikanan telah dikenakan sanksi administratif dan 56 kasus dikenakan sanksi pidana.

Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif tersebut meliputi; tidak memenuhinya perizinan berusaha; bongkar muat yang tidak sesuai pelabuhan; pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI); Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); tidak memiliki perizinan berusaha/izin habis, dan pelanggaran peruntukan importasi komoditas perikanan.

Baca juga: Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Sektor Perikanan, Termasuk Budidaya Lobster

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Whats New
PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

Whats New
Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Whats New
Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Whats New
BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

Whats New
Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Whats New
Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Whats New
Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Whats New
Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Whats New
Khusus H+2 Lebaran, Kereta Api Jadi Moda Angkutan Umum 'Terlaris'

Khusus H+2 Lebaran, Kereta Api Jadi Moda Angkutan Umum "Terlaris"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 13 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 13 April 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com