Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Defisit Anggaran Berpotensi Melebar

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan siang gratis diperhitungkan bakal masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu dibahas dalam Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran program makan siang gratis tanpa disertai realokasi anggaran yang signifikan akan berdampak pada defisit anggaran mencapai 3-3,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Anggaran program makan siang gratis tanpa disertai realokasi anggaran yang signifikan mengambil dari pos-pos belanja lainnya maka dikhawatirkan defisit anggaran bisa 3-3,2 persen terhadap PDB," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Bikin Utang Pemerintah Bertambah? Menko Airlangga: Bujet Defisit Hampir Sama...

Bhima mengatakan, pemerintah perlu memerhatikan pos belanja lainnya terkait program makam siang gratis tersebut.

Ia mengingatkan agar program tersebut tidak menjadi penghambat dan menyebabkan defisit fiskal yang melebar.

"Kalau defisitnya langsung naik aja 2,8 persen misalnya, itu sudah meningkatkan kebutuhan penerbitan utang baru cukup signifikan. Selain itu, ini akan membuat ABPN di pandang kurang kredibel karena kalau tahun pertamanya sudah hampir 3 persen," ujarnya.

Bhima mengatakan, APBN harus dijaga di bawah 3 persen mengingat adanya tantangan dalam penerimaan pajak dan perlambatan ekonomi global.

"Jadi jangan sampai hanya demi program populis sifatnya mengganggu capaian ekonomi lainnya," tuturnya.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN 2025?

Lebih lanjut, Bhima menilai, anggaran untuk program makan siang gratis mestinya tidak terlalu besar lantaran tidak menyasar banyak kelompok.

Ia mengatakan, idealnya, pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk ketahanan pangan seperti penyediaan pupuk, pembiayaan kredit pertanian, dan bantuan subsidi bunga.

"Jadi alokasi anggaran makan siang gratis harusnya tidak terlalu besar, yang lebih prioritas ketahanan pangan, perbaikan di sektor hulu infrastruktur untuk pertanian, irigasi, jadi prioritas belanja riset ditingkatkan," ucap dia.

Sebelumnya, Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) turut membahas program makan siang gratis.

Baca juga: Pemerintah Sebut Program Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN 2025

Dalam sidang itu, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025.

Adapun program makan siang gratis menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program itu dibahas dalam rapat meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Meski dalam hasil hitung cepat (quick count), pasangan calon nomor 2 ini memang unggul dengan perolehan 58 persen dibanding dua pasangan calon lainnya.

Pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet diungkapkan oleh menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Subsidi Energi Diutak Atik demi Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ekonom: Masyarakat Akan Teriak...

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, makan siang gratis menjadi salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan.

Pembahasan program diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Dengan begitu, APBN tahun 2025 lebih relevan karena telah mengakomodasi berbagai program pemerintah.

Namun, ia menegaskan, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan disusun setelah hasil hitung manual KPU keluar.

Baca juga: Subsidi BBM dan Elpiji Dipangkas Pun Dinilai Belum Cukup Penuhi Program Makan Siang Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah belum memutuskan pagu indikatif dari masing-masing pos pendapatan dan belanja negara.

Dia mengatakan, perencanaannya masih berjalan dalam tiga bulan ke depan. Baru pada bulan depan, pemerintah akan fokus menentukan pagu indikatif, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

"Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sudah memperhitungkan makan siang gratis saat mengestimasi defisit di kisaran 2,45 persen hingga 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2025.

Baca juga: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis? Ini Penjelasan TKN

Jika dilihat, target defisit pada tahun 2025 itu tidak berbeda jauh dibanding tahun 2024. Pada tahun ini, pemerintah mulanya menargetkan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.

Terbaru, defisit diprediksi terkerek di kisaran 2,3 persen hingga 2,8 persen karena lonjakan subsidi pupuk dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, jika dibandingkan pada tahun 2023, target defisit tahun depan jauh lebih tinggi.

Pada 2023, pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai 2,84 persen dan sesuai Perpres 75/2023 sebesar 2,27 persen. Realisasi defisit justru jauh lebih rendah, yaitu mencapai 1,65 persen dari PDB atau senilai Rp 347,6 triliun. Capaian defisit ini menjadi yang terendah sejak tahun 2011.

Baca juga: Gibran Bahas Lagi Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, dari Mana Duitnya?