Permintaan Tumbuh saat Ramadhan, BSI Jaga Kualitas Pembiayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengakui terdapat peningkatan permintaan pembiayaan selama Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh sebab itu, pihaknya akan memastikan menjaga kualitas pembiayaan agar nonperforming loan (NPL) tidak melonjak.

Direktur Risk Management BSI Grandhis Helmi Harumsyah berharap pembiayaan yang macet tidak melonjak ketika Ramadhan.

"Kebutuhan masyarakat akan meningkat, tapi kami yakin, terhadap kewajiban yang menjadi kewajiban yang harus diangsur kepada bank baik dari sisi pokok maupun sisi bagi hasilnya akan tetap dipenuhi oleh nasabah kami," kata dia dalam konferensi pers Level Up Ramadhan Bersama BSI Senin (18/3/2024).

Baca juga: BSI Targetkan Buka Kantor Cabang di Arab Saudi Tahun Ini

Ia menambahkan, sumber pertumbuhan pembiayaan BSI datang dari sektor multiguna yang meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Grandhis menyebut, BSI menargetkan NPL akan tetap berada di levelnya pada Januari lalu yakni senilai 2,06 persen.

"Insya Allah tidak akan ada penambahan (NPL) yang kami lihat dari Ramadhan ini," tandas dia.

Baca juga: BSI Resmi Masuk Jajaran 10 Besar Bank Syariah Global

Sebelumnya, Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan kredit BSI menjelang Ramadhan ditopang oleh pembiayaan konsumer.

"Kalau BSI secara umum yang tumbuh secara signifikan masih di sektor konsumer. Apalagi sekarang menjelang Lebaran, apalagi ada GIIAS, itu jadi insentif untuk masyarakat triggered membeli barang," kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Ia menambahkan, sektor pembiayaan yang ramai menjelang Ramadhan adalah kredit multiguna, kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kalau (kredit) rumah itu biasanya dia trennya tetap ada, stabil," imbuh dia.

Baca juga: Dorong Investasi Emas, BSI Tawarkan Gold Ownership Program

Adapun, permintaan untuk KPR juga dipengaruhi masih berlakunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP).

"Insentif pajak itu mendorong penjualan, karena orang Indonesia itu obstacle-nya adalah uang di muka baik DP maupun pajak," tandas dia.