THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengumumkan kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 kepada para pekerja dan buruh.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sementara untuk tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menegaskan kembali kedua regulasi itu melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Baca juga: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran, Menaker: Tidak Boleh Dicicil!

Dia bilang, pengusaha wajib membayarkan THR secara penuh atau tidak boleh dicicil dan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

"Saya minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Lalu siapa saja yang berhak menerima THR? Bagaimana cara penghitungan THR? Kemudian apakah ada sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan ini? Apakah pekerja dan buruh bisa mengadukan jika menemukan pelanggaran?

Simak ulasannya berikut ini.

1. Kriteria pekerja penerima THR

THR Lebaran diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahkan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut, para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berhak menerima THR.

Sebab, meski keduanya merupakan pekerjaan informal karena hubungan kerja berupa kemitraan. Namun pengemudi ojol dan kurir masuk ke dalam pekerja atau buruh PKWT.

"Ojek online termasuk yang kami imbau untuk dibayarkan. Walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini," ucap Indah pada kesempatan yang sama.

"Pekerja dengan bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE THR ini," tegasnya kembali.

Dia mengungkapkan, Kemnaker telah melakukan komunikasi dengan para aplikator atau penyedia platform ojol untuk menunaikan kewajiban THR kepada para mitra pengemudi.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital," kata Indah.

Baca juga: Kemenaker Sebut Ojol dan Kurir Berhak Dapat THR