JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diberikan pada pengusaha.
Namun demikian, ia menyadari, saat ini tidak semua pengusaha sedang dalam keadaan yang baik.
"Kalau tidak dalam keadaan baik, disinilah transparansi dan juga bicara langsung dengan pekerja dan buruh mengatakan kemampuan, mampu atau tidak mampu," kata dia ketika ditemui dalam acara open house Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).
Baca juga: Masyarakat Diimbau Menyisihkan 20 Persen dari THR untuk Investasi
Ia menambahkan, ketika pengusaha transparan, pekerja dan buruh diharapkan akan mengerti kondisinya.
"Tetapi harus ada komunikasi dan interaksi, tapi kembali lagi, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang harus memang bagian dari usaha di Indonesia," imbuh dia.
Arsjad bilang, pekerja dan buruh merupakan bagian dari iklim berusaha di Indoensia.
Lebih lanjut, ada beberapa sektor yang memang kondisinya kurang stabil dan mungkin berimbas pada kemampuan perusahaan membayarkan THR seperti yang terjadi pada sektor tekstil.
Baca juga: Habis THR, Terbitlah Surat Resign: Membaca Pekerja Gen Z
"Banyak tantangan, ekonomi di luar itu kurang baik. Banyak negara itu ekonominya menurun, tapi kapasitasnya besar. Negara ini mencari pasar, dia melihat Indonesia sangat besar. Tuga kami menjaga itu, jangan sampai produk luar itu bisa masuk semua," tandas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Hari Nugroho menyebut, ada beberapa alasan perusahaan di Jakarta tak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja.
"Ada beberapa alasan. Biasa perusahaan pailit, kesulitan keuangan, dan pengurangan pegawai," ujar dia.
Hari mengemukakan, pegawai Disnakertransgi DKI yang ditugaskan menangani pembayaran THR nantinya akan meminta keterangan pihak perusahaan.
Baca juga: Ramai Gaji dan THR Karyawan Belum Dibayar, Ini Penjelasan Indofarma
"Nanti akan kita cek dan klarifikasi lewat nota pemeriksaan satu," ucap Hari.
Nugroho mengatakan, perusahaan yang tak membayar THR kepada pekerja paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
"Untuk (masalah) THR yang tidak dibayarkan itu ada 80 aduan. Untuk 38 aduan itu ada di Jakarta Selatan," ujar Hari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.