Relaksasi WFH untuk ASN Dinilai Tak Pengaruhi Arus Balik Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan relaksasi untuk bekerja di rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 16 sampai 17 April 2024 dinilai tidak efektif mengurangi kepadatan saat puncak arus balik Lebaran 2024.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengatakan, kebijakan relaksasi WFH untuk ASN ini tidak efektif mengurai lalu lintas saat puncak arus balik lantaran terlambat diterapkan.

Pasalnya, relaksasi WFH baru berlaku saat cuti bersama telah selesai sementara puncak arus balik terjadi ketika akhir cuti bersama pada 14 sampai 15 April 2024 lalu.

Baca juga: Cegah Kepadatan Arus Balik, Menhub Usul WFH Pekan Depan

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI Ilustrasi ASN, CPNS, PPPK

"Puncak arus balik sudah selesai. Kebijakan yang mendadak tidak banyak beri pengaruh," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/4/2024).

Selain itu, menurutnya, kebijakan relaksasi ini juga dinilai terlambat diumumkan sedangkan masyarakat sudah terlanjur memesan tiket pulang sejak jauh hari sebelum lebaran.

"Tidak banyak berpengaruh (pada arus balik), tiket sudah dipesan," kata dia.

Mengutip data Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) pada Selasa (16/4/2024) pukul 12.00 WIB, terlihat puncak arus balik terjadi pada H+3 Lebaran atau Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Dapat WFH 2 Hari, ASN Diminta Tunda Perjalanan Arus Balik Lebaran

Pada Minggu (14/4/2024), terdapat 1,27 juta orang bergerak menggunakan moda transportasi umum darat, penyeberangan, udara, laut, dan kereta api. Sementara pada Senin jumlahnya sedikit menurun menjadi 1,25 juta orang.

Secara total, jumlah pergerakan pemudik saat arus balik pada H+1 sampai H+5 (12-16 April) sudah mencapai 6,33 juta orang. Sedangkan pergerakan pemudik saat arus mudik pada H-7 sampai H2 (3-11 April) sebanyak 6,81 juta orang.

UNSPLASH/LUKE PETERS Ilustrasi bekerja dari rumah, work from home (WFH).

Relaksasi WFH ASN gerus produktivitas

Sebelumnya, relaksasi untuk WFH bagi pekerja disebut-sebut bisa menekan produktivitas pekerja.

Pasalnya, libur lebaran kali ini dinilai cukup panjang. Adapun WFH bagi pekerja bakal diberlakukan selama dua hari yakni mulai 16 April hingga 17 April 2024.

Baca juga: WFH Maksimal 50 Persen Mulai 16-17 April 2024 bagi ASN, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan libur panjang Idul Fitri 1445 Hijriah berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi Indonesia, bila dibandingkan dengan negara lainnya.

“Liburnya terlalu panjang apalagi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus ditambah dua hari WFH, itu menurut saya malah menurunkan produktivitas,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (15/4/2024).

Trubus menjelaskan, kebijakan relaksasi WFH ini dinilai tidak efektif menekan kepadatan kendaraan di puncak arus balik lebaran 2024.

Menurutnya, relaksasi WFH PNS kurang tepat, di mana kebijakan tersebut dinilai setengah hati dikeluarkan oleh pemerintah karena hanya berlaku untuk ASN.

Baca juga: Pengamat: Relaksasi WFH ASN Usai Lebaran Gerus Produktivitas

“Jadi, tak jelas juga ujungnya dan itu tak akan berpengaruh juga terhadap kemacetan. Justru itu malah berdampak pada produktivitas yang menurun,” jelas dia.

Ketentuan WFH bagi ASN

Untuk diketahui, wacana WFH pertama kali dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan saat arus balik Lebaran 2024.

"Kita lagi mengusulkan ke Pak Presiden untuk work from home di hari Selasa dan Rabu," katanya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyebut penerapan kombinasi tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (WFH) bagi ASN dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran.

Baca juga: Pekerja yang Tidak WFH Diminta Gunakan Transportasi Umum

Adapun, untuk instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan tetap WFO 100 persen. Sedangkan instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa menerapkan WFH maksimal 50 persen.

Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.