2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah, AHY: Tinggal Tunggu Eksekusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, hingga saat ini, pemerintah terus menyelesaikan permasalahan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan, hal tersebut tengah dalam proses finalisasi dan akan segera dieksekusi.

"Sebetulnya ini masih dalam proses finalisasi, tinggal menunggu eksekusi yang baik pada saat akan dilakukan," kata AHY usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: AHY Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 893,14 Miliar dalam 100 Hari Kerja

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Gedung Terminal dan Apron Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

AHY mengatakan, dalam penyelesaian lahan biasanya Kementerian ATR/BPN baru memberikan sertifikat setelah lahan dinyatakan clean and clear.

"Kalau bagi ATR/BPN itu sederhana. Prinsipnya adalah, ketika lahan itu sudah clean and clear baru kita bisa berikan sertifikat," ujarnya.

"Di sinilah sebetulnya sudah masuk kepada kewenangan OIKN untuk bisa menyelesaikan," sambungnya.

Meski penyelesaian lahan tersebut menjadi kewenangan Otorita IKN, AHY mengatakan, turut mengikuti proses penyelesaian terutama terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) berupa uang ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah.

Baca juga: AHY Jajaki Pinjaman Lunak dari Bank Dunia Rp 10,3 Triliun

Ia mengatakan, proses PDSK tersebut harus dilakukan dengan baik dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Karena pada akhirnya, tentunya tidak bisa kita berharap masyarakat bergeser dengan sendirinya sebelum diberikan kompensasi atau relokasi yang baik sehingga mereka bisa hidup dengan baik, dengan tenang dan tidak menjadi korban, dan ini terus kami bicarakan," ucap dia.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Sebelumnya, dari total 36.000 hektar lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sebanyak 2.086 hektar masih dinyatakan belum clean and clear.

AHY mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembebasan lahan harus menggunakan pendekatan yang baik supaya tidak ada satu pun masyarakat yang menjadi korban dan merugi.

Baca juga: AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 7,5 Triliun saat Rapat di DPR

"Di sinilah tentu kita ingin percepatan, tapi tidak ingin grasak-grusuk. Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis, dan insya Allah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ujar AHY.

Menurutnnya, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek Tol IKN di Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI. Luasnya sekitar 44,6 hektar atau lebih kurang 48 bidang tanah.

Prioritas lainnya adalah lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur.