Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Dengan anggaran belanja program-program andalan Prabowo - Gibran yang "dijaga", Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap PDB, yakni di kisaran 2,29 - 2,82 persen terhadap PDB.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 - 2,82 persen," katanya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun bilang, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB, sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara.

"Kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Prabowo dan dia juga memberikan assurance, beliau komit defisit di bawah 3 persen," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono membenarkan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

Oleh karenanya, Thomas bilang, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo - Gibran akan komit terhadap target defisit APBN yang akan disepakati oleh pemerintah dan DPR.

"Kami sebagai Tim Gugus Tugas ingin menyatakan secara gamblang, dengan angkat Rp 71 triliun, dengan kesepakatan tersebut artinya defisit itu range terjamin," tutur dia.

"Dan rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin," sambungnya.

Program makan bergizi gratis masih dipikirkan

Walaupun sudah dianggarkan, pelaksanaan perdana program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas.

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke kementerian atau lembaga tertentu (K/L), atau justru disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.

Baca juga: Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus