Nelayan Lokal Tolak Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Intensitas ketegangan di Natuna masih pasang surut pasca masuknya kapal patroli dan kapal ikan asal China. Sebagai langkah pengamanan kedaulatan, pemerintah berencana mengirimkan nelayan-nelayan di Pantura Jawa agar berlayar ke perairan Natuna.

Kendati begitu, nelayan di Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan ratusan kapal nelayan dari Pantura. Pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan kewenangan pengamanan di laut kepada satu institusi penjaga pantai.

Diberitakan Harian Kompas, 13 Januari 2020, Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari tujuh kecamatan di Natuna, Minggu (12/1/2020), berkumpul di Ranai.

Mereka sepakat meminta pemerintah mengkaji kembali rencana mobilisasi ratusan kapal nelayan dari pantura Jawa karena dinilai bisa memicu konflik baru.

Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur Hendri mengatakan, cantrang yang lazim digunakan nelayan pantura Jawa efektif di kedalaman 20-50 meter.

Padahal, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara berkedalaman 100 meter lebih.

Baca juga: Jepang Mau Hibahkan Kapal Patroli di Natuna

”Kalau situasinya begitu, pasti mereka lebih banyak menangkap ikan di zona 30 mil ke bawah. Itu memicu konflik daerah tangkapan dengan nelayan tradisional sini,” ujarnya.

Di Natuna, mayoritas nelayan mengandalkan alat tangkap tradisional berupa pancing untuk menangkap ikan karang dan tongkol. Warga Natuna mempertahankan cara tangkap tradisional demi menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Daripada mendatangkan nelayan dari pantura, kata Hendri, pemerintah bisa memberdayakan nelayan Natuna. Bantuan yang diharapkan berupa kapal berukuran 8-10 gros ton (GT). Kapal itu sesuai kebutuhan dan cara tangkap selama ini.

”Sarana pendukung kios bahan bakar dan pabrik es juga masih langka. Setiap akan melaut, nelayan di Natuna biasanya harus mengantre isi bahan bakar 2-3 hari,” ujar Hendri.

Aspirasi nelayan Natuna itu direspons positif kolega mereka di pantura Jawa.

Tokoh nelayan di Natuna, Rodhial Huda, menegaskan, Natuna tak kekurangan jumlah nelayan. Pemerintah tak perlu mendatangkan dari daerah lain. Yang lebih dibutuhkan penambahan armada penjaga pantai agar keamanan dan keselamatan nelayan lokal bisa terjamin ketika melaut hingga ZEE.

Kini, saatnya pemerintah membentuk institusi penjaga pantai dengan kewenangan penuh dalam pengamanan di laut. Itu dinilai memudahkan penindakan terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan ZEE.

Arahan Moeldoko

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan pemerintah bakal mendatangkan nelayan dari pantai utara Jawa atau Pantura untuk mengisi laut Natuna Utara, setelah kapal-kapal China hengkang dari perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Seperti diketahui kedatangan Presiden Joko Widodo, ke perairan Natuna dikabarkan telah berhasil mengusir kapal nelayan serta coast guard China keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Dengan kehadiran ke lapangan, Presiden kemarin, telah ada pergerakan kapal China ke utara atau menuju keluar ZEE," ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (9/1/2020).