Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim rasio utang pemerintah RI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih rendah dari negara tetangga dan negara G20.

Menurut Febrio, beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) tersebut seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.

"Kalau kita lihat, dengan negara G20 dam negara ASEAN, rasio utang publik Indonesia termasuk yang paling rendah. Kenaikannya relatif dan managable dibanding negara lain," kata Febrio dalam diskusi publik Akselerasi Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Berdasarkan data yang dipaparkannya, rasio utang publik pemerintah diproyeksi mencapai 38,5 persen.

Angkanya relatif lebih rendah dari beberapa negara yang berada di kisaran 40-60 persen.

Rasio utang Filipina sebesar 48,9 persen, Vietnam 46,6 persen, Thailand 50,4 persen, dan Malaysia bahkan mencapai 67,6 persen.

"Ini modal kuat perekonomian kita di 2021. Harapannya pemulihan yang sudah terjadi dalam 3 kuartal terakhir terus membaik, menjadi modal di tahun 2021 supaya punya optimisme yang cukup kuat," ungkap Febrio.

Dengan rasio utang yang kecil, defisit anggaran pun lebih rendah dibanding negara lain.

Baca juga: Pemerintah Dapat Utang Rp 7,05 Triliun dari Bank Dunia

Defisit anggaran RI diproyeksi -6,1 persen, sedangkan negara lain sudah minus dobel digit.

"Dengan performance yang seperti ini, kita bisa katakan bahwa kita cukup resilience," sebut Febrio.

Febrio mengungkap, APBN sangat ekspansif dan konsolidatif.

Selama bertahun-tahun, pemerintah selalu menjaga defisit APBN selalu terjaga di bawah 3 persen dari PDB.

Saat pandemi menghantam, disiplin fiskal yang telah diadopsi bertahun-tahun itu membuat fiskal memiliki pijakan yang kuat.

Baca juga: Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Pelebaran defisit fiskal ini secara bertahap bakal kembali ke level di bawah 3 persen dari PDB pada 2023 mendatang.

"Disiplin ini sangat penting. Kita tahu besar sekali peranannya bagi stabilitas ekonomi makro dan kredibilitas manajemen fiskal. Kita masih akan harus melakukan adjustment perlahan-lahan untuk kembali ke disiplin yang 3 persen itu," pungkas Febrio.