Kampanye Benci Produk Luar Negeri Dinilai Bisa Hambat Ekspor Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggaungkan benci produk luar negeri tidaklah tepat.

Menurutnya, kampanye tersebut malah akan memicu retaliasi atau tindakan balasan dari negara mitra dagang Indonesia. Sehingga menghambat ekspor produk Indonesia di pasar global.

"Penggunaan diksi benci produk asing menurut saya tidak tepat, karena akan berpotensi memicu protes dari negara mitra dagang, nanti kalau kita di balas jadi benci produk Indonesia kan gawat juga, itu malah akan mempersulit ekspor kita," ujarnya dalam webinar Indef, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Didesak Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton

Ia menekankan, selama ini pemerintahan Jokowi selalu ingin meningkatkan kinerja ekspor. Upaya yang perlu dilakukan adalah menjalin kerja sama perdagangan internasional dengan berbagai negara.

Salah satu risiko kerja sama perdagangan bebas tersebut adalah potensi peningkatan impor. Sehingga sangat tidak tepat jika menerapkan strategi benci produk luar negeri.

"Kan sifatnya kerja sama dagang itu, kalau mau ekspor banyak, yah kita harus mau terima barang dagangannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad, strategi yang perlu dilakukan pemerintah untuk menekan impor adalah peningkatan daya saing produk Indonesia. Meskipun ada perjanjian dagang, permintaan pasar tetap pada produk lokal.

Hal itu dapat dilakukan dengan industrialisasi yakni dengan penguatan struktur dari hulu ke hilir guna meningkatkan nilai tambah produk. Sehingga rantai pasok menjadi kuat dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, subtitusi impor, hingga kebutuhan ekspor.

Baca juga: Jokowi Heran: Saya Ngomong Benci Produk Asing, Begitu Saja Ramai

Di sisi lain, pembatasan produk-produk impor tertentu juga tetap bisa dilakukan. Seperti sebuah industri bisa melakukan impor bahan baku, namun barang produksinya nanti sebagian besar haruslah untuk kebutuhan ekspor. 

Oleh sebab itu, Ahmad menilai pemerintah lebih baik memperbaiki diksi dari kampanye dagang ke arah mencintai produk dalam negeri. Kampanye ini pun banyak digunakan oleh negara-negara di dunia.

"Masih lebih mending (kampanyenya) yang made in Indonesia 2024 misalnya. Kan kalau China made in China 2025. Jadi kita gaungkan rasa cinta, bangga memiliki produk Indonesia, harusnya seperti itu yang dilakukan oleh Presiden," ungkap dia.

Baca juga: Usai Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Umumkan Buka Impor Beras