Layanan Pertanahan di Seluruh Kantor BPN Provinsi Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengevaluasi pelayanan publik pada seluruh Kantor Wilayah BPN di 34 provinsi.

Langkah ini diambil menyusul adanya beberapa aduan dan laporan dari masyarakat terkait layanan pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Selama 2 tahun terakhir, evaluasi pelayanan publik di lingkup Kementerian ATR/BPN sebenarnya hanya dilakukan pada salah satu kantor pertanahan yang diusulkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Mudah, Ini Cara Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah

Pada tahun 2019 misalnya, lokus penilaian pelayanan publik adalah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sedangkan pada tahun 2020, diusulkan lokus penilaian yang berbeda, yaitu pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, Jawa Barat.

“Tahun ini cakupan evaluasi dan pemantauan akan diperluas pada Kantor Pertanahan di 34 provinsi,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada Rabu (9/6/2021).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ada enam aspek yang akan dinilai dalam evaluasi tersebut.

Aspek penilaian ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Masing-masing aspek tersebut memiliki indikator penilaian yang berbeda.

Baca juga: Mau Buat Sertifikat Tanah? Ini Syarat, Cara dan Biayanya

Pada periode 1 Januari 2020 hingga 3 Juni 2021 saja misalnya, ada 33 aduan terkait layanan di Kanwil BPN Sumatera Selatan yang masuk dalam aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Pelaksanaan evaluasi ini sejalan dengan fokus dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyasar pada layanan-layanan yang rentan dengan permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya layanan pertanahan.

Di lingkup Provinsi Sumatera Selatan secara khusus, masih didapati beberapa laporan permasalahan pelayanan pertanahan, di antaranya terkait pengurusan sertifikat tanah dan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Melalui pelaksanaan evaluasi, diharapkan dapat mendorong kantor pertanahan untuk semakin meningkatkan kinerja pelayanan bukan hanya di Sumatera Selatan tapi di seluruh Indonesia, sehingga mampu mewujudkan visi birokrasi bersih melayani.

Baca juga: BPN: Sertifikat Tanah Elektronik Belum Berlaku

Diah menyampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki, yakni pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, khususnya penyusunan standar pelayanan.

Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat juga menjadi hal yang diperhatikan. Hal lainnya, adalah pemberian penghargaan kepada para pegawai untuk memberi apresiasi dalam memberikan pelayanan.

Dia menambahkan bahwa sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pertanahan, terutama bagi kelompok rentan, harus juga dipenuhi.

Ia menegaskan, pejabat dan seluruh pegawai Kantor Pertanahan harus memanfaatkan pengelolaan pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik, serta mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan.

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

“Juga peningkatan inovasi pelayanan publik melalui modernisasi layanan,” ujar Diah.

Diah menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, pihaknya juga melakukan pembinaan inovasi secara berkelanjutan. Pelayanan Kantor Pertanahan dinilai cukup banyak melakukan inovasi.

“Dan diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi layanan pertanahan,” ungkap Diah.