3 Isu Penting Ketenagakerjaan Jadi Fokus Kemenaker di Forum G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menghadiri pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting/G20-LEMM) yang berlangsung di Catania, Italia, pada 22 - 23 Juni 2021.

Dalam pertemuan LEMM tersebut, para Menteri ketenagakerjaan anggota G20 akan membicarakan tiga isu terkait program dan kebijakan pemerintah.

Ketiganya yakni soal penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, lebih baik (decent), dan kesetaraan upah bagi pekerja perempuan, sistem perlindungan jaminan sosial dengan dunia kerja yang terus berubah, serta digital platform dan kerja jarak jauh (remote) yang berpusat pada manusia.

Baca juga: Kemenaker Siapkan 9 Lompatan Besar untuk Hadapi Tantangan Pembangunan Ketenagakerjaan

“Pertemuan para menteri ketenagakerjaan G20 ini akan membahas solusi terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di masing-masing negara, sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Anwar Sanusi melalui siaran pers, Senin (21/6/2021).

Anwar juga mengatakan, pembahasan isu-isu tersebut sangat penting karena mencerminkan kondisi lapangan kerja yang faktual saat ini dan menjawab tantangan di masa depan.

“Kerja sama ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial," ungkap Anwar.

Menurut Anwar, melalui kolaborasi yang baik dan produktif antara pemerintah, industri, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional akan menjafi kunci penting untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Kemenaker Terapkan WFH 75 Persen

Dalam agenda deklarasi bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan negara G20, Anwar juga akan membahas persoalan fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja (transitions from education to work).

"Ini bukanlah isu yang baru. Namun, seiring perkembangan zaman yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, perlu adanya langkah-langkah inovatif dan kolaboratif dalam mengelola isu ini. Sehingga sisi supply and demand dapat terjaga kesesuaiannya," kata Anwar.

Pemerintah Indonesia memandang dengan dinamika supply dan demand industri saat ini, maka penanganan transitions from school to work memerlukan inovasi dan kolaborasi yang luas agar tercipta kebijakan dan program yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja.

G-20 merupakan forum ekonomi sebagai ajang konsultasi dan kerja sama melalui penyelenggaraan pertemuan rutin/tahunan untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah perkonomian.

Baca juga: Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.