Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menarik utang Rp 550,6 triliun sepanjang tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penarikan utang ini mencapai 46,8 persen dari target utang dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Kendati demikian, Bendahara Negara mengungkapkan, realisasi penarikan utang hingga bulan Agustus 2021 ini lebih rendah 20,5 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy).

Baca juga: Erick Thohir Buka-bukaan soal Korupsi Terselubung di PTPN, Tumpuk Utang hingga Rp 43 Triliun

"Dalam UU APBN dituliskan target utang tahun ini (untuk) defisit 5,7 persen dari GDP adalah totalnya Rp 1.177,4 triliun. Jadi kalau sekarang kita meng-issue Rp 550,6 triliun ini hanya 46,8 persen, ini sudah bulan Agustus. Jadi jauh lebih kecil dari yang ditargetkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, realisasi penerbitan utang yang lebih kecil dari target terjadi karena adanya penyesuaian issuance.

Pemerintah sendiri menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 1.207,3 triliun sepanjang 2021. Namun sampai akhir Agustus, penerbitan baru mencapai Rp 567,4 triliun atau 47 persen.

Sri Mulyani lebih memilih untuk memaksimalkan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020 dan perpanjangan mekanisme tanggung renteng (burden sharing) bersama Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III.

"Penggunaan SAL menyesuaikan investasi dan karena ada SKB dengan BI, sekarang menyebabkan urgensi untuk issuance atau kebutuhan penerbitan SUN bisa diturunkan dan turunnya cukup drastis 20,5 persen dibanding tahun lalu," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Melalui SKB III, pemerintah bersama BI bisa menjaga tingkat imbal hasil (yield) di tengah kondisi ekonomi makro tingkat global masih terlingkup ketidakpastian.

Sampai 15 September 2021, BI sudah membiayai defisit fiskal mencapai Rp 139,8 triliun melalui pembelian SUN Rp 95,6 triliun dan SBSN Rp 44,25 triliun.

"BI telah memberikan kontribusi, meski tidak menghasilkan surplus tapi BI peranannya sangat penting dalam melakukan SKB I sampai SKB III," jelas dia.

Di sisi lain, untuk mendiversifikasi, pemerintah baru saja menerbitkan SDG bond seri RIEUR0334 senilai 500 euro.

Penerbitan ini mencatat spread yang paling rendah untuk SUN bertenor 12 tahun, dengan tingkat kupon 1,30 persen dan imbal hasil 1,351 persen.

Baca juga: Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Sri Mulyani bilang, penerbitan SDG Bond mencerminkan kehati-hatian pemerintah menerbitkan surat utang saat APBN harus tertekan menghadapi Covid-19 dan melindungi masyarakat.

"Namun, kami menjaga dari sisi pembiayaan, di satu sisi menjaga resiliensi diversifikasi source of funding. Jadi ada penurunan 20,5 persen dari pembiayaan utang," pungkas dia.